Ketua HMI Sambas Tolak Transmigrasi: “Jangan Sampai Warga Lokal Jadi Penonton di Tanah Sendiri”
Sambas | Serulingmedia.com –Rencana masuknya program transmigrasi ke Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, memicu gelombang penolakan.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas, Farhan, menyuarakan keberatannya dengan lantang, menyebut bahwa kebijakan tersebut justru berpotensi memperparah ketimpangan sosial yang masih mengakar di masyarakat lokal.
Farhan menilai program transmigrasi bukan solusi tepat bagi daerah yang masih bergulat dengan persoalan kemiskinan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
“Isu transmigrasi ini menjadi keresahan masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi dan sosial yang belum tertangani secara tuntas, wacana ini sangat tidak tepat,” tegas Farhan dalam pernyataannya, Kamis (11/7/2025 ).
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Sambas saat ini mencapai 654.912 jiwa. Meskipun IPM Kabupaten Sambas tergolong tinggi di Kalimantan Barat, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan.
“Fakta di lapangan jelas berbeda. Masih banyak warga yang kesulitan mengakses pendidikan, layanan kesehatan, bahkan kebutuhan dasar. Ini seharusnya menjadi fokus utama pemerintah daerah,” ujar Farhan.
Lebih jauh, Farhan memperingatkan bahwa kehadiran warga transmigran justru bisa memperuncing persoalan sosial yang ada, terutama jika infrastruktur dan ekonomi lokal belum siap menampung penduduk baru.
“Pemerintah daerah seharusnya menyelesaikan masalah internal terlebih dahulu, bukan malah membuka pintu untuk masalah baru,” tambahnya.
Dengan nada tegas, Farhan menyatakan sikap resmi HMI Cabang Sambas: menolak program transmigrasi di wilayahnya. Ia meminta pemerintah lebih bijak dan mendahulukan kepentingan masyarakat lokal.
“Jangan sampai masyarakat asli Sambas hanya jadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” pungkas Farhan.
Penolakan ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih sensitif dalam menyusun kebijakan pembangunan. Transmigrasi mungkin baik di atas kertas, namun kesiapan dan aspirasi warga lokal harus menjadi pertimbangan utama.( Pol/Eno).






