Batu | Serulingmedia.com – Ketua Fokal Mesra (Forum Kajian Air dan Lingkungan Menuju Selaras Alam) Batu, Ir. Parno Muttaqien (63), menegaskan bahwa solusi utama untuk mengatasi banjir di Kota Batu, khususnya di kawasan Kecamatan Bumiaji dan umumnya Kota Batu, adalah dengan mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan menjadi faktor terbesar penyebab banjir yang terjadi beberapa hari lalu.
“Kalau merujuk pada Surat Ar-Rum ayat 41, kerusakan di darat dan di laut itu muncul karena ulah tangan manusia. Banjir kemarin di Bumiaji jelas akibat pengelolaan hutan yang tidak beres,” tegas Parno saat ditemui Serulingmedia.com., Minggu (5/4/2026).
Parno menyoroti lemahnya pengawasan Perhutani yang membuat kawasan hutan justru dipenuhi tanaman hortikultura.
Ia menyebut adanya praktik budidaya sayuran di wilayah yang seharusnya menjadi daerah konservasi.
“Kalau Perhutani tertib, tidak akan ada tanaman horti di sana. Tapi faktanya, tanaman sayur ada di mana-mana,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut diperparah oleh semakin sempitnya lahan pertanian warga, sehingga banyak petani naik ke kawasan hutan.
Tanaman yang mestinya berfungsi menjaga tanah agar tidak longsor dan menahan air, banyak yang tidak tumbuh optimal sehingga memicu erosi permukaan.
“Endapan di Sengguruh itu jelas kiriman dari Batu, dari bukaan-bukaan lahan yang tidak terkendali,” tambahnya.
Usulan: Batu Harus Menjadi Hutan Sosial
Sejak 2010, Parno telah mendorong Pemerintah Kota Batu agar mengubah status kawasan hutan menjadi hutan sosial, bukan hutan produksi.
Menurutnya, pendapatan dari hutan produksi sangat kecil dan tidak sebanding dengan kerusakan ekologis yang ditimbulkan.
“Kalau ingin Batu bebas banjir, jadikan hutan Batu sebagai hutan sosial. Pendapatan Perhutani kecil sekali. Kalau dikelola masyarakat dengan sistem MPTS (Multi Purpose Tree Species), hasilnya jauh lebih besar dan tetap menjaga hutan,” tegasnya.
Selain meningkatkan kualitas lingkungan, Parno menyebut sistem MPTS dapat memberikan nilai ekonomi tinggi bagi petani.
Ia memberi contoh satu pohon yang bisa disewa hingga Rp25 juta untuk lima tahun dalam skema perhutanan sosial.
“Itu bukti pohon bisa punya nilai. Dan perhutanan sosial itu bisa diwariskan,” ujarnya.
Optimalkan Peran LMDH
Parno juga meminta pemerintah memperkuat peran LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang selama ini memiliki SK perhutanan sosial namun tidak mendapat pembinaan maksimal.
Ia menilai LMDH mampu menjadi ujung tombak konservasi hutan jika diberi bibit berkualitas dan pendampingan berkelanjutan.
“Kasih bibit unggulan, jangan asal. Masyarakat tahu tanaman apa yang cocok. Yang penting jangan ditebang dan harus menghasilkan,” katanya.
Beberapa proyek konservasi dan pemberdayaan masyarakat yang pernah ia inisiasi, seperti pengembangan Wisata Gua Pandawa, kini diklaim mangkrak akibat minim dukungan.
Menurut Parno, potensi wisata berbasis hutan sangat besar jika dikelola dengan baik.
Desak Pemerintah dan Perhutani Berbenah
Ia menekankan perlunya sinergi antara Pemkot Batu, DLH, Dinas Kehutanan, Perhutani, dan LMDH untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan. Menurutnya, banjir tidak akan berhenti jika kondisi hutan tetap seperti sekarang.
“Banjir ini terjadi karena hutan sudah alih fungsi. Tidak ada optimalisasi pengelolaan. Kembalikan Batu menjadi hutan lindung,” tegas Parno.
Ia berharap pemimpin Kota Batu ke depan menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas utama.
“Kalau perhutanan sosial dibenahi, saya yakin banjir berkurang, masyarakat sejahtera, dan hutan selamat,” pungkasnya.( Eno)
