Batu | Serulingmedia.com – Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) “Among Warga” Pemerintah Kota Batu pada Kamis (25/9/2025).
Dalam kunjungannya, Otok menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang telah berjalan baik sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik.
“Saya memberikan apresiasi luar biasa, karena pusat pelayanan ini sudah memberikan pelayanan yang sangat baik. Yang membahagiakan, tata kelola pelayanan publik di sini terus ditingkatkan, baik dari sisi fasilitas, keramahan petugas, maupun sarana yang disediakan,” ujarnya.
Menurut Otok, keunggulan MPP Batu adalah terbukanya ruang aspirasi bagi masyarakat, sehingga pemerintah dapat mengetahui kebutuhan pelayanan yang benar-benar diperlukan warga.
Ia juga menilai penambahan jenis layanan menjadi langkah penting, termasuk menghadirkan layanan paspor atau imigrasi.
“Saya kira pelayanan imigrasi menjadi bagian penting yang perlu ada di Kota Batu. Kami akan bantu koordinasi dengan Kementerian Imigrasi di Jakarta agar hal ini bisa segera terealisasi,” tegasnya.
Otok menambahkan, meski ruang pelayanan relatif terbatas, efisiensi dan kecepatan layanan jauh lebih penting.
“Ruangan kecil tidak masalah, yang terpenting masyarakat terlayani dengan cepat, ramah, dan tanpa waktu tunggu yang lama,” katanya.
Wali Kota Batu, Nurochman yang mendampingi menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas MPP Among Warga.
Ia bahkan menyiapkan fasilitas tambahan agar masyarakat lebih nyaman saat mengakses layanan.
“Kami ingin menambah ruang tunggu yang lebih representatif, termasuk menyediakan teh dan kopi bagi masyarakat yang sedang antre. Selain itu, kami juga mendukung pengadaan peralatan untuk layanan imigrasi dan pengadilan agama agar bisa terintegrasi di MPP ini,” jelasnya.
Nurochman juga menyinggung inovasi terbaru Pemkot Batu, yakni integrasi sistem perizinan dengan Dinas Perkim.
Melalui sistem ini, masyarakat dapat langsung mengecek status lahan, peruntukan wilayah, hingga keterkaitan dengan rencana tata ruang (RDTRK) secara digital.
“Inovasi ini diharapkan dapat mempermudah investasi dan perizinan di Kota Batu, sekaligus memperbaiki citra pelayanan publik agar lebih transparan dan akuntabel,” pungkasnya.( Eno).
