Dana Bencana Dibahas di Batu, Pemkot Dorong Mitigasi dan Skema Pendanaan Baru
Batu | Serulingmedia.com – Pembahasan skema Pooling Fund Bencana (PFB) atau dana bersama penanggulangan bencana menjadi fokus utama dalam kegiatan Sosialisasi Dana Bersama dan Penanaman Vegetasi Mitigasi yang dipusatkan di Gedung Graha Pancasila Pemkot Batu, Rabu–Jumat (19–21/11/2025).
Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
Wali Kota Batu Tekankan Mitigasi Sejak Dini
Wali Kota Batu dalam sambutannya menegaskan bahwa skema dana bersama perlu menjadi opsi serius di tengah meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi.
“Sosialisasi dana bersama ini menjadi opsi penting untuk mengatasi bencana. Siklus hidrometeorologi meningkat, dan di Kota Batu intensitas hujan sangat tinggi hampir setiap hari. Ini menjadi kewaspadaan kita bersama,” ujarnya.
Ia menyampaikan data kebencanaan hingga Oktober 2025 di Kota Batu, yang didominasi longsor 57%, angin kencang 25%, dan karhutla 7%. Kondisi geografis Batu yang berada di ketinggian 700–2.000 mdpl dengan kawasan hutan mencapai 57,5% membuat mitigasi menjadi keharusan.
Pemkot Batu, lanjutnya, telah menyiapkan belanja tidak terduga (BTT) sebagai sumber pendanaan saat bencana. Namun pencairan tetap memerlukan SK Wali Kota untuk menetapkan status kebencanaan.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan mitigasi fisik, peningkatan kapasitas masyarakat melalui forum komunitas, serta sistem informasi kebencanaan yang lebih optimal.
Wali Kota turut menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah, mengingat 251 mata air di Kota Batu mengalir ke 18 kabupaten/kota di Jawa Timur.
BPBD Jatim: Dana Bersama Jadi Solusi Saat Anggaran Menurun
Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurakhmad Sudigda, menyampaikan bahwa pembahasan dana bersama sangat relevan, terutama karena alokasi kebencanaan di APBD Jatim mengalami penurunan.
“Tiga tahun terakhir APBD Jawa Timur turun cukup signifikan. Tahun 2024 sebesar Rp34,1 triliun, dan pada 2025 turun menjadi Rp29,9 triliun. Dampaknya langsung terasa pada alokasi penanggulangan bencana,” jelasnya.
BPBD Jatim mencatat ada 14 ancaman bencana di provinsi ini, dengan wilayah selatan—mulai Pacitan hingga Banyuwangi—sebagai kawasan paling rawan.
“Banjir bandang pernah terjadi di Batu, dan penyelesaiannya tidak bisa hanya mengandalkan Kota Batu. Ini isu lintas kabupaten, bahkan melibatkan pemerintah pusat dan BNPB,” tegasnya.
Ia berharap sosialisasi ini tidak berhenti sebagai acara seremonial, tetapi benar-benar diterapkan oleh pemerintah daerah.
Itama BNPB: Dana Difokuskan Pra–Saat–Pasca Bencana
Sementara itu, Inspektur Utama BNPB, Saeful Anam, dalam pembukaan kegiatan menegaskan bahwa dana bersama difokuskan pada tiga fase utama: pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana.
Ia juga menyinggung rencana peningkatan kepemimpinan BPBD di daerah agar lebih strategis dalam pengambilan keputusan dan koordinasi.
“Dana ini sangat luar biasa jika daerah aktif mengajukan kebutuhan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Pemerintah pusat menunggu usulan yang jelas dan terarah,” ujarnya.
Saeful Anam memastikan bahwa skema ini akan membantu daerah yang selama ini kesulitan mengakses pendanaan cepat ketika bencana terjadi.
Kolaborasi dan Kesiapsiagaan Jadi Kunci
Kegiatan sosialisasi menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah, mengingat banyak kejadian bencana yang bersifat lintas wilayah. Pemkot Batu juga mengapresiasi dukungan masyarakat, termasuk relawan dan komunitas yang selama ini aktif memberikan bantuan saat kejadian bencana.
Dengan adanya skema Pooling Fund Bencana, pemerintah berharap penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi, sekaligus memperkuat mitigasi menghadapi ancaman yang terus meningkat.( Eno)
