Batu Kembali Raih WTP, Fraksi-Fraksi DPRD Kota Batu Soroti Silpa Dorong Serapan Anggaran Lebih Tajam
Batu | Serulingmedia.com – Seluruh fraksi di DPRD Kota Batu memberikan apresiasi tinggi atas capaian membanggakan Pemerintah Kota Batu yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Prestasi ini menandai sepuluh tahun berturut-turut Pemkot Batu menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik sejak 2015.
Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batu, Rabu (21/5/2025), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Punjul Santoso, dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Pertanggungjawaban APBD 2024.
Juru bicara Fraksi PKB, Hasan Abdillah, menyampaikan bahwa pasangan Wali Kota Nurochman dan Wakil Wali Kota Heli Suyanto sudah menunjukkan langkah cepat dalam 100 hari pertama masa kerjanya. Salah satunya ditunjukkan melalui penyerahan enam sertifikat redistribusi tanah seluas 126.788 m² di Songgokerto dan Oro-Oro Ombo pada 16 Mei 2025.
Namun, di balik capaian tersebut, Fraksi PKB mengingatkan bahwa tingginya anggaran harus diimbangi dengan belanja yang efisien dan tepat sasaran. Mereka menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp144 miliar, yang dianggap bukan prestasi, melainkan cerminan perencanaan yang belum presisi.
“Kami rekomendasikan optimalisasi perencanaan sejak awal tahun, penelaahan terhadap kegiatan yang selalu menyumbang SiLPA, dan pengendalian anggaran secara kuartalan dengan sistem peringatan dini,” tegas Hasan.
Senada, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Amirah Ghaida Dayanara, menilai SiLPA yang besar merupakan problem utama realisasi anggaran. Ia menekankan perlunya evaluasi mendalam sejak tahap perencanaan agar serapan anggaran lebih maksimal dan tidak menyisakan dana mengendap.
“Kami juga minta penjelasan konkret tentang kontribusi BUMD dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambah Amirah. Ia menilai peran BUMD sebagai ujung tombak PAD masih belum optimal.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Didik Makhmud memberikan perspektif berbeda. Meski SiLPA dianggap masih tinggi, ia melihat adanya perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mencapai Rp200-250 miliar. Didik menekankan pentingnya serapan anggaran yang nyata di lapangan, bukan sekadar kecil di angka tapi nihil kegiatan.
Didik juga menyoroti potensi pajak dari villa dan homestay yang berkembang pesat di Kota Batu. Berdasarkan data IHSA, terdapat 470 unit yang siap menjadi Wajib Pajak, asalkan didukung dengan perizinan yang mudah, layanan sertifikasi karyawan, dan infrastruktur memadai.
“Peluang ini perlu ditindaklanjuti dengan pendataan, penertiban, serta ketegasan Satpol PP sebagai penegak perda,” pungkasnya.
Dengan WTP ke-10 sebagai pencapaian luar biasa, kini saatnya Pemkot Batu bergerak lebih gesit, belanja lebih tajam, dan manfaat lebih terasa oleh masyarakat. Sebab transparansi bukan hanya soal laporan keuangan yang rapi, tapi tentang bagaimana rakyat ikut merasakan dampaknya dalam kehidupan nyata.( Eno )
