Batu | Serulingmedia.com – Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 telah memberlakukan kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu dampak dari kebijakan ini adalah penarikan kendaraan dinas sewaan di berbagai instansi, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dan seluruh KPU di Jawa Timur.
Ketua KPU Kota Batu, Heru Joko Purwanto, mengungkapkan bahwa sebanyak enam unit mobil dinas yang sebelumnya digunakan oleh Ketua, anggota, serta sekretaris KPU telah ditarik. Padahal, kontrak sewa kendaraan tersebut sejatinya baru akan berakhir pada 2026.
“Dengan adanya kebijakan ini, kini kami harus menggunakan kendaraan pribadi, bahkan ada yang harus memakai sepeda motor untuk mendukung mobilitas,” ujar Heru saat ditemui di kantornya, Kamis (13/2/2025).
Penarikan kendaraan dinas bukan satu-satunya bentuk efisiensi yang diterapkan. Pemangkasan anggaran juga mencakup belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan.
Kebijakan efisiensi ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan dana negara agar lebih tepat sasaran dan mengurangi pengeluaran yang dianggap kurang mendesak. Namun, implementasinya di lapangan menimbulkan tantangan tersendiri bagi instansi terkait, terutama dalam memastikan kelancaran operasional di tengah keterbatasan fasilitas.
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi serta strategi yang efektif dalam mengelola sumber daya yang tersedia.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memberikan solusi alternatif, seperti skema transportasi khusus atau pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas kerja.
Kebijakan efisiensi anggaran ini semestinya tidak menghambat kinerja instansi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap jalannya pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas harus tetap dijaga agar penghematan anggaran tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik.( Eno)
