Malang | Serulingamedia.com – Krisis iklim yang ditandai gelombang panas, banjir, kekeringan, hingga cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi dinilai bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan krisis peradaban yang menuntut perubahan cara pandang manusia terhadap alam.
Pandangan tersebut disampaikan Dr. Zainal Habib, Wakil Rektor II UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Ketua PP ISNU, dalam refleksinya tentang pentingnya “hijrah ekologi” di tengah meningkatnya ancaman kerusakan lingkungan global.
Menurut Zainal Habib, berbagai bencana yang terjadi saat ini merupakan sinyal bahwa bumi sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. Namun ironisnya, respons manusia sering kali berhenti pada simbol-simbol kepedulian tanpa menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.
“Ketika bumi sedang gelisah, yang dibutuhkan bukan sekadar simulasi kepedulian, melainkan transformasi cara berpikir, cara berkuasa, dan cara manusia memaknai relasinya dengan alam,” ujarnya.
Data yang ia paparkan menunjukkan urgensi persoalan tersebut. BMKG mencatat tahun 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern dengan anomali suhu global mencapai 1,48 derajat Celsius.
Sementara BNPB melaporkan kerugian akibat bencana hidrometeorologi sepanjang tahun yang sama mencapai Rp89,3 triliun, meningkat 42 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, berbagai kampanye lingkungan yang marak dilakukan masyarakat belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perbaikan kondisi ekologis.
Fenomena “Simulasi Hijau”
Dalam analisisnya, Zainal Habib mengutip pemikiran filsuf Prancis Jean Baudrillard mengenai konsep simulacra, yakni situasi ketika simbol menggantikan realitas.
Fenomena tersebut, menurutnya, tampak jelas dalam berbagai praktik yang berkembang saat ini.
Penggunaan tumbler, kampanye media sosial bertema lingkungan, hingga produk berlabel ramah lingkungan sering kali menjadi simbol kepedulian yang memberikan kenyamanan moral, tetapi tidak selalu diikuti perubahan perilaku maupun kebijakan yang substansial.
“Kita merasa sudah berkontribusi menyelamatkan lingkungan hanya karena menggunakan produk tertentu atau mengunggah kampanye hijau, padahal pola konsumsi dan sistem produksi yang merusak tetap berjalan,” katanya.
Kondisi tersebut diperparah dengan maraknya praktik greenwashing, yakni penggunaan narasi ramah lingkungan sebagai strategi pemasaran tanpa komitmen nyata terhadap keberlanjutan.
Produksi sampah plastik nasional yang masih mencapai jutaan ton per tahun menjadi salah satu indikator bahwa krisis ekologis belum berhasil ditangani secara mendasar.
Dari Simbol Menuju Substansi
Bagi Zainal Habib, solusi terhadap krisis lingkungan harus dimulai dengan keberanian meninggalkan politik simbol dan beralih kepada perubahan sistemik.
Ia merujuk pada gagasan Land Ethic dari pemikir lingkungan Aldo Leopold yang menempatkan manusia bukan sebagai penguasa alam, melainkan bagian dari komunitas ekologis yang lebih luas.
Dalam perspektif tersebut, kebijakan lingkungan tidak boleh hanya membebankan tanggung jawab kepada individu. Negara dan dunia usaha harus ikut memikul tanggung jawab yang lebih besar melalui regulasi yang tegas.
“Selama ini masyarakat sering menjadi pihak yang paling banyak disalahkan, sementara sumber pencemaran dalam skala besar justru berada pada sektor industri dan sistem produksi massal,” ujarnya.
Karena itu, penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR), pajak karbon, serta penguatan regulasi terhadap pelaku industri dinilai menjadi langkah yang lebih substantif dibandingkan sekadar kegiatan seremonial atau kampanye simbolik.
Kesadaran Baru terhadap Alam
Zainal juga mengangkat pemikiran Arne Naess, pelopor gerakan Deep Ecology, yang menegaskan bahwa alam memiliki nilai intrinsik dan tidak semata-mata dinilai berdasarkan manfaat ekonominya bagi manusia.
Menurutnya, banyak kebijakan lingkungan saat ini masih berada pada level “ekologi dangkal”, yakni upaya pelestarian yang didorong kepentingan ekonomi, pencitraan, atau kepentingan sesaat.
Padahal, krisis lingkungan sejatinya merupakan persoalan kesadaran.
“Ketika manusia menyadari bahwa sungai, hutan, udara, dan seluruh makhluk hidup merupakan bagian dari kehidupan yang saling terhubung, maka perlindungan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan kebutuhan,” jelasnya.
Perspektif Islam: Menjaga Amanah Bumi
Sebagai akademisi yang juga aktif di lingkungan Nahdlatul Ulama, Zainal Habib menegaskan bahwa kesadaran ekologis sesungguhnya memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam.
Al-Qur’an menempatkan manusia sebagai khalifah fil ardh atau pemegang amanah di bumi. Posisi tersebut bukanlah mandat untuk mengeksploitasi alam, melainkan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan.
Prinsip larangan berlebih-lebihan (israf) serta konsep mizan atau keseimbangan menjadi fondasi etika ekologis Islam yang sangat relevan dengan tantangan zaman modern.
“Menjaga sungai, mengurangi sampah, menghemat energi, dan melindungi hutan bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga bagian dari ibadah,” tegasnya.
Pesan dari Bumi yang Gelisah
Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim global, Zainal Habib melihat bahwa manusia sesungguhnya tidak kekurangan informasi maupun teknologi.
Yang masih kurang adalah keberanian melakukan perubahan mendasar dalam cara hidup dan cara membangun peradaban.
Karena itu, ia mengajak masyarakat melakukan “hijrah ekologi”, yakni perpindahan dari pencitraan menuju tanggung jawab, dari eksploitasi menuju keberlanjutan, serta dari simbol menuju substansi.
“Gelombang panas, banjir, dan berbagai bencana yang terjadi hari ini adalah pesan dari bumi. Pertanyaannya, apakah manusia bersedia mendengarkan dan berubah?” ujarnya.
Bagi Zainal Habib, saat bumi sedang gelisah, hijrah ekologis bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. (Eno).
