Malang | Serulingmedia.com – Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2026 yang memasuki usia ke-118 mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.
Di tengah derasnya transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI), momentum ini dinilai bukan lagi sekadar seremoni tahunan, melainkan alarm moral bagi bangsa Indonesia untuk menjaga kedaulatan di era algoritma.
Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama sekaligus Plt. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Zainal Habib, menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional semestinya dimaknai sebagai refleksi mendalam atas arah bangsa di tengah dominasi teknologi global.
Menurutnya, jika pada 1908 bangsa Indonesia bangkit melawan kolonialisme teritorial melalui lahirnya Kebangkitan Nasional Indonesia dan organisasi Budi Utomo, maka tantangan tahun 2026 hadir dalam bentuk yang lebih halus namun berpengaruh besar, yakni kolonialisme algoritmik.
“Dulu bangsa ini dijajah secara fisik. Hari ini, manusia perlahan diarahkan oleh sistem digital global yang bekerja diam-diam di balik layar ponsel. Kita merasa bebas memilih, padahal pilihan kita sering sudah dikurasi algoritma,” ungkapnya.
Ia menilai, kemerdekaan politik yang telah dimiliki Indonesia belum otomatis menghadirkan kedaulatan digital.
Teknologi justru dapat menjadi alat kontrol baru jika bangsa ini hanya menjadi pengguna pasif tanpa kemampuan membangun sistem, regulasi, dan etika digital sendiri.
Ledakan Digital dan Paradoks Kedaulatan
Dalam analisanya, Zainal Habib menyoroti pesatnya pertumbuhan pengguna internet Indonesia. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025 mencatat pengguna internet mencapai 229,4 juta jiwa atau sekitar 80,66 persen dari total populasi nasional.
Generasi muda disebut menjadi motor utama transformasi digital.
Aktivitas belajar, hiburan, belanja, hingga relasi sosial kini berlangsung di ruang virtual. Namun, menurutnya, tingginya konektivitas belum sejalan dengan kualitas literasi digital masyarakat.
Ia mengutip Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 yang hanya berada di angka 43,34. Bahkan pilar infrastruktur digital mengalami penurunan dari 57,09 menjadi 52,70.
“Indonesia memang cepat menambah pengguna internet, tetapi belum cukup cepat membangun kualitas masyarakat digitalnya. Kita terlihat modern karena ramai di media sosial, tetapi belum tentu berdaulat secara digital,” katanya.
Ketimpangan digital juga masih terjadi antarwilayah. Jakarta mencatat skor IMDI 50,5, sementara Papua berada di angka 40,46 dan Maluku Utara 38,32.
Kondisi tersebut menunjukkan transformasi digital belum dinikmati secara merata.
Menurutnya, masyarakat perkotaan kini mulai membicarakan artificial intelligence, data analytics, dan ekonomi digital, sedangkan di banyak daerah lain akses internet stabil masih menjadi tantangan dasar.
Pancasila dan AI
Zainal Habib menilai perkembangan AI harus dibaca dalam perspektif kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Ia mengingatkan bahwa teknologi tidak pernah sepenuhnya netral karena turut membentuk cara manusia memandang dunia.
“Kalau dulu keadilan berbicara soal tanah dan sumber daya alam, maka hari ini keadilan juga menyangkut akses digital, akses informasi, dan akses teknologi,” ujarnya.
Ia menegaskan, algoritma media sosial dapat memperbesar ketimpangan sosial jika hanya menguntungkan kelompok tertentu atau wilayah maju.
Karena itu, sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial dinilai sedang diuji di era AI.
Dalam pandangannya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar teknologi global. Negara harus mampu menentukan arah penggunaan teknologi sesuai kepentingan nasional dan kemanusiaan.
Tiga Ancaman Era Algoritma
Lebih jauh, Zainal Habib memetakan tiga ancaman besar di era digital.
Pertama, budaya validasi digital yang membuat manusia sibuk mengejar popularitas semu melalui follower, like, dan engagement media sosial.
Menurutnya, banyak orang terlihat aktif di ruang digital tetapi sebenarnya mengalami kelelahan mental dan kehilangan makna.
Kedua, menyempitnya ruang berpikir akibat dominasi algoritma. Informasi yang diterima masyarakat cenderung disesuaikan dengan preferensi masing-masing sehingga masyarakat semakin sulit berdialog dengan pandangan berbeda.
Ketiga, rusaknya ruang publik akibat maraknya hoaks, buzzer, propaganda, dan echo chamber di media sosial. Situasi tersebut dinilai mengancam semangat musyawarah yang menjadi inti sila keempat Pancasila.
“Demokrasi bukan sekadar ramai berkomentar, tetapi kemampuan berpikir bersama secara rasional dan beretika,” tegasnya.
PTKI dan Peluang Kebangkitan Baru
Di tengah tantangan tersebut, Zainal Habib melihat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki peluang besar menjadi motor kebangkitan nasional baru.
Ia menyebut, Indonesia memiliki 59 PTKIN dan 1.172 PTKIS yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Jaringan pendidikan tersebut dinilai sebagai modal strategis untuk membangun generasi yang menguasai teknologi sekaligus memiliki fondasi moral dan spiritual.
“Kampus Islam tidak cukup hanya mencetak programmer atau coder. Indonesia membutuhkan coder yang memahami etika dan ulama yang tech-savvy,” ujarnya.
Menurutnya, kampus Islam harus mulai serius mengembangkan agenda seperti etika AI, fikih teknologi, digitalisasi manuskrip pesantren, hingga pengembangan AI berbasis khazanah Nusantara dan nilai Pancasila.
Ia membayangkan Indonesia suatu saat memiliki sistem AI yang dibangun dari kekayaan bahasa daerah, budaya lokal, serta tradisi intelektual pesantren sehingga bangsa ini tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga penentu arah perkembangan teknologi dunia.
Bangkit Berarti Memihak Manusia
Di akhir refleksinya, Zainal Habib menegaskan bahwa inti Hari Kebangkitan Nasional adalah keberanian menentukan arah bangsa sendiri di tengah perubahan zaman.
“Teknologi harus membantu manusia menjadi lebih merdeka, bukan lebih dikendalikan. AI harus memperluas akses pendidikan, bukan memperlebar ketimpangan. Ruang digital harus memperkuat musyawarah, bukan memecah belah bangsa,” katanya.
Ia menilai, pertarungan terbesar masa depan bukan sekadar antara manusia dan mesin, melainkan antara bangsa yang mampu mengendalikan teknologi dengan bangsa yang hanya menjadi pasar teknologi.
“Indonesia harus memilih: menjadi penonton, atau menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat di atas algoritma,” pungkasnya. ( Eno)
