Batu I serulingmedia.com – Ketua Komisi C DPRD Batu, Khamim Tohari, menegaskan pentingnya pembubaran PT. Batu Wisata Resources (BWR) Batu melalui rekomendasi Pengadilan. Langkah ini diambil untuk menyelesaikan masalah terkait dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 9 miliar yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Penegasan ini disampaikan Khamim melalui sambungan telepon pada Minggu malam, 9 Juni 2024.
Dalam pernyataannya, Khamim menyoroti peran pengurus dan komisaris PT. BWR yang dianggap bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran negara. Bagaimana mungkin anggaran sebesar itu bisa lenyap tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas? Khamim menegaskan bahwa aparat penegak hukum (APH) harus dilibatkan untuk mengungkap kasus ini. Menurutnya, hanya melalui jalur hukum, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dapat ditegakkan.
“ Ketika dana sebesar Rp. 9 miliar dari APBD hilang tanpa jejak, ini bukan hanya soal kebocoran anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks demokrasi yang sehat, pengelolaan anggaran negara harus diaudit secara ketat dan pihak yang bertanggung jawab harus bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang digunakan “ ungkap Khamim Tohari.
Disebutkan, transparansi dalam pengelolaan anggaran publik tidak hanya memerlukan sistem administrasi yang baik, tetapi juga keterlibatan aktif dari masyarakat dan pengawasan dari berbagai lembaga terkait. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan ini, memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pembubaran PT. BWR melalui rekomendasi Pengadilan adalah langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini. Pengadilan memiliki otoritas untuk menyelidiki dan menentukan apakah ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran oleh PT. BWR. Proses hukum akan memberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti, mendengarkan saksi, dan mengungkap fakta yang mungkin tersembunyi. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil akan didasarkan pada dasar hukum yang kuat.
“ keterlibatan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam mengungkap kasus ini juga esensial. Mereka memiliki keahlian dan wewenang untuk melakukan investigasi mendalam, mengumpulkan bukti-bukti, dan mengejar pihak-pihak yang bertanggung jawab. Langkah ini akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan dana publik yang hilang dapat dipulihkan “ lanjutnya.
Menurut Khamim, jika langkah ini berhasil, akan ada beberapa dampak positif bagi pemerintahan Kota Batu. Pertama, ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Masyarakat akan melihat bahwa pemerintah serius dalam menegakkan hukum dan mengelola anggaran publik dengan transparan. Kedua, ini akan memberikan pelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab.
Selain itu, kasus ini juga dapat menjadi preseden positif bagi daerah lain di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mengambil tindakan tegas terhadap penyalahgunaan anggaran, dan bahwa sistem hukum dapat berfungsi dengan efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah semacam ini. ( Eno )
