Batu | Serulingmedia.com – Penurunan kunjungan wisata ke Kota Batu bukan sekadar isu statistik, melainkan peringatan serius bagi keberlanjutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan tercatat sekitar 9,7 juta orang, turun signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 11.005.189 kunjungan.
Ironisnya, di saat realisasi menurun, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kota Batu justru mematok target ambisius 11,55 juta wisatawan pada 2025, dengan strategi promosi internasional dan event regional. Namun, data lapangan menunjukkan persoalan yang jauh lebih mendasar dari sekadar promosi.
Pada libur Natal dan Tahun Baru 2025, jumlah kunjungan tercatat sekitar 900 ribu wisatawan. Sementara saat libur Lebaran 2025, kunjungan mencapai 778.235 orang, namun hanya 58.552 wisatawan yang menginap, sisanya 719.683 orang sekadar berkunjung ke DTW. Kondisi ini berdampak langsung pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel yang pada April 2025 hanya 22,39 persen.
Data tersebut menjadi sorotan tajam Tourismologist Universitas Brawijaya, Dr. A. Faidlal Rahman, SE. Par., M.Sc., CHE. Menurutnya, OPD tidak boleh berhenti pada narasi “target kunjungan”, tetapi harus bertanggung jawab pada kualitas kunjungan dan dampaknya terhadap PAD.
“Yang harus dijawab OPD bukan hanya berapa orang datang, tapi berapa yang menginap, berapa lama tinggal, dan berapa besar belanjanya. Itu yang langsung masuk ke PAD dan menopang APBD,” tegas Faid, Selasa ( 24/2/2026 ).
Ia menilai, selama ini terdapat kekeliruan dalam membaca data pariwisata. Banyak laporan masih mencampuradukkan antara wisatawan dan pengunjung. “Kalau yang ramai itu hanya pengunjung tanpa menginap, dampak fiskalnya kecil. Pajak hotel, restoran, dan hiburan tidak optimal,” ujarnya.
Faid menyebut kejenuhan produk wisata sebagai persoalan struktural yang belum dijawab serius oleh OPD teknis. Daya tarik wisata di Kota Batu dinilai stagnan dan minim inovasi. “Destinasi yang tidak berubah akan ditinggalkan pasar. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab OPD untuk melakukan pembaruan produk, bukan sekadar mengulang event tahunan,” katanya.
Selain itu, perubahan preferensi wisatawan yang kini mengarah pada pengalaman autentik dan berbasis komunitas juga belum direspons maksimal. Ketergantungan pada wisata buatan dan mass tourism membuat belanja wisatawan rendah dan lama tinggal pendek.
Sorotan paling tajam diarahkan pada ketiadaan wisata malam. Menurut Faid, ini bukan sekadar isu gaya hidup, melainkan masalah ekonomi daerah. “Kota Batu hidup di siang hari, tapi mati di malam hari. Akibatnya, wisatawan kembali ke hotel tanpa aktivitas tambahan. Belanja berhenti, PAD juga berhenti,” tegasnya.
Ia menekankan, wisata malam memiliki korelasi langsung dengan PAD dan APBD, karena memperpanjang length of stay, meningkatkan spending, serta menghidupkan UMKM dan ekonomi kreatif. “Kalau wisatawan tinggal satu malam lebih lama saja, dampaknya ke PAD sangat signifikan,” ujarnya.
Sebagai pembanding, Faid mencontohkan keberhasilan pengembangan kawasan wisata malam di Jalan Kayutangan, Jalan Braga, Jalan Malioboro, hingga Jalan S.A. Tirtayasa. Menurutnya, keberhasilan tersebut lahir dari keberanian OPD dan kepala daerah mengambil terobosan kebijakan.
“Tidak semua kawasan harus dikembangkan. Cukup satu kawasan strategis yang ditata serius sebagai pusat wisata malam. Tapi itu butuh keberanian OPD, lintas dinas, dan kepemimpinan yang tegas,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Faid melontarkan kritik yang menohok. “Sekarang pertanyaannya sederhana: apakah OPD Kota Batu mau bertanggung jawab pada dampak PAD dan APBD, atau hanya puas dengan angka kunjungan di atas kertas? Kalau tidak berani mengkaji dan mendengar pasar, jangan heran jika wisatawan pergi dan PAD tergerus,” pungkasnya. ( Eno)
