Batu | Serulingmedia.com – Pemerintah Kota Batu memperkuat strategi optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan medis yang merata, termasuk keberadaan dokter di setiap wilayah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Strategi Optimalisasi JKN yang digelar Pemerintah Kota Batu bersama media, camat, kepala desa, lurah, serta perangkat desa se-Kota Batu di Graha Pancasila, Jumat (13/3/2026).
Wali Kota Batu Nurochman menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan media dalam mendistribusikan informasi layanan kesehatan kepada masyarakat.
Menurutnya, pemahaman masyarakat tentang program JKN akan membantu memastikan layanan kesehatan dapat dimanfaatkan secara tepat dan sesuai ketentuan.
“Peran media dan seluruh unsur masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada warga. Dengan informasi yang tepat, masyarakat bisa memanfaatkan layanan JKN secara maksimal,” ujar Nurochman.
Selain memperkuat sistem kepesertaan JKN, Pemkot Batu juga melakukan pembenahan fasilitas kesehatan dasar. Evaluasi di lapangan menunjukkan masih ada sejumlah Posyandu di desa dan kelurahan yang belum memiliki peralatan kesehatan memadai, bahkan sebagian masih menggunakan alat pinjaman.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mulai menyalurkan berbagai peralatan kesehatan, termasuk tensimeter, agar pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat Posyandu dapat berjalan lebih optimal.
“Pemerintah hadir memastikan fasilitas kesehatan dasar, khususnya di Posyandu, terpenuhi secara merata di seluruh desa dan kelurahan,” tambahnya.
Di sisi sumber daya manusia, Pemkot Batu juga memperkuat keberadaan tenaga dokter di tingkat desa melalui layanan Pondok Bersalin Desa (Polindes). Saat ini sudah terdapat 18 dokter yang melayani masyarakat di berbagai wilayah.
Sebagai informasi, Kota Batu memiliki 24 wilayah pemerintahan yang terdiri dari 19 desa dan 5 kelurahan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh wilayah tersebut ke depan memiliki akses layanan dokter secara rutin.
“Memang belum semua desa terlayani dokter setiap hari, tetapi minimal dalam satu minggu masyarakat sudah bisa mendapatkan layanan dokter beberapa hari. Ke depan kami targetkan seluruh desa memiliki akses dokter, termasuk dokter gigi,” jelas Nurochman.
Langkah agresif Pemkot Batu ini mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Batu, Erra Widayati, memuji komitmen Pemkot Batu yang konsisten melunasi kewajiban premi tahunan hingga berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2025.
Namun, Erra juga memberikan catatan kritis terkait tingginya angka tunggakan pada segmen peserta mandiri. Ia menilai masih ada pola pikir sebagian masyarakat yang baru mengaktifkan kepesertaan JKN ketika sudah sakit.
Meski demikian, ia mengakui manajemen data JKN di Kota Batu termasuk yang terbaik dalam hal kecepatan pemutakhiran data.
“Pada Februari lalu ada 974 data PBI JK yang dinonaktifkan karena status ekonomi yang membaik. Kemudian pada Maret terdapat peralihan signifikan sebanyak 1.600 peserta ke PBI Pemda. Pergerakan ribuan data dalam sebulan ini sangat luar biasa,” ungkap Erra.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Aditya Prasaja menyebutkan masih terdapat ketimpangan dalam struktur kepesertaan JKN. Meskipun tingkat keaktifan peserta mencapai sekitar 80 persen, kontribusi dari segmen mandiri masih relatif rendah, yakni sekitar 9 persen.
Di sisi lain, masih terdapat sekitar 9.600 warga dalam kategori desil 1–5 atau masyarakat prasejahtera yang belum memiliki jaminan kesehatan.
“Ini menjadi tugas pemerintah untuk mengaktifkan mereka. Kami akan memperbaiki data mana warga yang belum masuk dan mana yang sudah masuk tetapi berada pada desil tinggi atau kategori mampu,” tegas Aditya.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Batu tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar per bulan untuk pembayaran premi kesehatan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan percepatan aktivasi kepesertaan bagi warga tidak mampu. Bagi masyarakat kategori desil 1–5, kartu JKN dapat diaktifkan dalam waktu 24 jam melalui Dinas Kesehatan Kota Batu.
“Jika masuk desil 1–5 akan langsung kami aktifkan. Sementara untuk desil 6–10 yang mengalami kondisi darurat tetap bisa dibantu sementara, tetapi selanjutnya harus berpindah ke segmen mandiri,” jelasnya.
Ke depan, Pemkot Batu juga mulai mengembangkan layanan kesehatan berbasis kunjungan rumah (home care) yang dijalankan oleh Puskesmas. Program ini ditujukan untuk menjangkau lansia maupun pasien kronis yang memiliki keterbatasan mobilitas.
Dengan langkah tersebut, Pemkot Batu berharap pelayanan kesehatan tidak hanya tersedia di fasilitas kesehatan, tetapi juga benar-benar hadir hingga ke rumah-rumah warga di seluruh wilayah Kota Batu. (Eno)
