Malang | Serulingmedia.com – Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menegaskan komitmennya menjaga distingsi dan kualitas kelembagaan di tengah tantangan pengembangan pendidikan tinggi keislaman nasional. Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi yang dipimpin langsung Rektor UIN Maliki Malang, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, di Ruang Rektor Gedung Dr. (HC) Ir. Soekarno lantai 1, Kamis sore (22/1/2026).
FGD strategis tersebut menghadirkan Dr. H. Muhammad Ainul Yaqin, S.Sy., M.AP, Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Hubungan Antar Kelembagaan, serta Dr. M. Munir, S.Ag., MA, Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Ditjen Pendis Kementerian Agama RI. Kegiatan ini juga diikuti para wakil rektor, dekan dan wakil dekan, Kepala SPI, serta Ketua LP2M UIN Maliki Malang.
Dalam paparannya, Prof. Ilfi menegaskan bahwa UIN Maliki Malang memiliki keunikan yang tidak dimiliki 58 PTKIN lainnya, yakni sistem ma’had yang terintegrasi langsung dengan fakultas. Sistem ini dinilai efektif dalam membentuk karakter religius mahasiswa secara menyeluruh, tanpa mengabaikan sikap moderat dan keterbukaan berpikir.
“Fakta survei menunjukkan mahasiswa UIN Maliki Malang tidak hanya kuat dalam pemahaman keagamaan, tetapi juga memiliki sikap moderat. Ini bukan hanya kebanggaan kampus, tetapi juga Kementerian Agama,” tegasnya.
Namun demikian, Prof. Ilfi mengakui masih terdapat pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan. Di antaranya adalah penambahan gedung ma’had serta pembangunan rumah sakit pendidikan sebagai penopang peningkatan mutu akademik dan daya saing global.
“Jika UIN Maliki Malang mendapat tambahan gedung ma’had, maka kapasitas penerimaan mahasiswa baru bisa ditingkatkan. Seluruh mahasiswa baru wajib tinggal di ma’had selama satu tahun sebagai fondasi pembentukan karakter,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur PAI Ditjen Pendis Kemenag RI, M. Munir, menilai UIN Maliki Malang berada pada posisi yang strategis sekaligus menantang. Kampus dituntut meningkatkan kualitas lulusan, namun di sisi lain juga menghadapi tekanan untuk memperbesar jumlah mahasiswa baru, sebuah persoalan yang juga dialami perguruan tinggi berstatus PTNBH maupun BLU.
Menurutnya, sistem ma’had justru menjadi instrumen pembeda sekaligus pengendali mutu lulusan. “Tekanan pada input mahasiswa yang besar memang berisiko, tetapi UIN Maliki Malang memiliki mekanisme penjaminan kualitas yang kuat,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan rektor UIN Maliki Malang yang dinilai cerdas membaca peluang. “Saya melihat kecerdasan rektor dalam mendorong minat calon mahasiswa. Mampu membaca celah dan mengolahnya menjadi kekuatan institusi,” ungkap Munir.
Di sisi lain, M. Ainul Yaqin menyoroti persepsi publik terhadap lulusan PTKIN. Selama ini, alumni PTKIN kerap diasumsikan otomatis memiliki penguasaan keilmuan keagamaan yang mendalam, padahal realitasnya tidak selalu demikian, khususnya bagi lulusan Fakultas Sains dan Teknologi maupun rumpun keilmuan non-keagamaan.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa lulusan PTKIN tetap harus memiliki kompetensi dasar keagamaan yang aplikatif di tengah masyarakat. “Kemampuan menjadi imam tahlil, khutbah Jumat, atau terlibat dalam aktivitas keagamaan sosial setidaknya harus dikuasai,” tegasnya.
Lebih jauh, Ainul Yaqin mengingatkan pentingnya sikap adaptif dan percaya diri mahasiswa serta lulusan PTKIN dalam menghadapi dinamika nasional dan global. Isu rencana pembukaan cabang Universitas Al-Azhar Kairo di Indonesia, menurutnya, tidak selayaknya dipandang sebagai ancaman.
“Apakah ini akan menjadi momok bagi PTKIN, atau justru pemantik untuk memperkuat kualitas dan kepercayaan diri?” ujarnya, memancing diskusi peserta FGD.
FGD ini menjadi ruang refleksi sekaligus perumusan arah strategis pengembangan kelembagaan UIN Maliki Malang ke depan. Pesan yang mengemuka jelas: distingsi harus dijaga, kualitas harus diperkuat, dan tantangan global harus dihadapi dengan kesiapan serta strategi matang, bukan dengan kecemasan. (Eno)
