Ditjen SPPR ATR/BPN Perkuat Akurasi Data Pertanahan, Targetkan 25 Juta Hektare Tervalidasi di 2026
Jakarta | Serulingmedia.com – Memasuki awal tahun 2026, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan arah kebijakan strategis baru di bidang pengukuran dan pemetaan pertanahan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas data agar terpetakan secara valid, akurat, dan terotorisasi.
Langkah ini dinilai krusial karena peta dasar pertanahan berfungsi sebagai landasan hukum sekaligus fondasi utama dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang nasional.
“Kita akan tingkatkan akurasi produk-produk lama. Saya harapkan tahun ini lebih dari separuh itu sudah memiliki tingkat akurasi yang kita nyatakan sebenarnya, yaitu sebanyak 25 juta hektare,” ujar Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya, dalam Rapat Pimpinan yang digelar Rabu (14/1/2026) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN.
Pada tahun 2026, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan percepatan perbaikan kualitas data dan peta bidang tanah hasil survei dan pemetaan, khususnya terhadap peta pertanahan lama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan validitas data sekaligus meminimalkan risiko tumpang tindih bidang tanah yang kerap menimbulkan konflik agraria.
“Kita targetkan juga pada tahun ini, untuk KW456 (peta lama) kita targetkan penyelesaian sebanyak enam juta bidang. Ini kita mulai sekarang dengan pemberdayaan teman-teman Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan di beberapa daerah,” jelas Virgo.
Selain perbaikan kualitas data, Ditjen SPPR juga mendorong penerapan sistem pengukuran berbasis Service Level Agreement (SLA) baru guna memastikan proses pengukuran berjalan lebih cepat dan tepat waktu. Pada tahun 2025, penerapan SLA telah diuji coba di dua Kantor Pertanahan (Kantah) sebagai proyek percontohan.
“Hari ini kita sudah eskalasi penerapannya menjadi tujuh Kantah. Kita harapkan 120 Kantah terbesar dapat menerapkan Surat Edaran terkait ini. Dalam SE tersebut, kita harapkan pengukuran satu hari selesai, tiga hari paling lama. Tidak ada lagi incoming tunggakan,” tegasnya.
Rapat Pimpinan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya memaparkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta target strategis yang akan dicapai pada 2026.
Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN secara luring, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya di seluruh Indonesia secara daring. (Sar)
