Malang | Serulingmedia.com – Polemik pembukaan akses jalan tembus dari Perumahan Griyashanta menuju proyek Perumahan Azelia Urban City terus menjadi bara dalam sekam.
Warga RW 12 Griyashanta yang merasa terkejut dengan rencana tersebut, kini menuding Pemkot Malang tidak transparan dan terkesan lepas tangan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kota Malang, Dandung Julhardjanto, menegaskan bahwa hingga Jumat (13/6/2025), belum ada komunikasi resmi dari pemerintah kepada warga terdampak.
“Kami belum menerima pernyataan apa pun dari warga karena saat audiensi yang difasilitasi kecamatan itu tidak terlaksana. Belum ada kegiatan resmi dari pihak kami,” ujar Dandung.
Dandung juga menyatakan bahwa dinasnya bukan penggagas pembukaan jalan, melainkan hanya menyampaikan data spasial sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kami hanya menyampaikan informasi ruang berdasarkan RTRW. Inisiasi itu datang dari wilayah, dalam hal ini kecamatan. Kami pun masih menunggu arahan atau disposisi dari pimpinan (Wali Kota) untuk langkah selanjutnya,” tambahnya.
Ia juga meluruskan bahwa kehadiran dinasnya dalam pertemuan di kawasan Soekarno-Hatta bukan bagian dari proses sosialisasi.
“Undangan yang kami terima untuk kegiatan di Soekarno-Hatta itu bentuknya audiensi, bukan sosialisasi,” tegasnya.
Pernyataan ini mempertegas bahwa belum ada komunikasi formal antara Pemkot Malang dengan warga Griyashanta sebelum rencana pembukaan jalan mencuat ke publik.
Ketidakhadiran dialog sejak awal inilah yang memicu penolakan keras warga, yang merasa dibelakangi dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Kini, Pemkot Malang berada di titik kritis. Tanpa adanya langkah mediasi yang terbuka dan partisipatif, potensi konflik sosial bisa semakin membesar. Warga Griyashanta pun bersiap memperkuat barisan untuk menolak rencana yang dianggap mengabaikan aspirasi mereka.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jangan sampai pemerintah memaksakan sesuatu tanpa mengajak kami bicara lebih dulu,” ujar salah satu perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya.
Arah kebijakan Pemkot Malang ke depan akan menjadi penentu: mengedepankan musyawarah atau berhadapan dengan gelombang penolakan yang makin lantang dan terorganisir. (Eno)
