Batu | Serulingmedia.com — Wali Kota Kota Batu, Nurochman, meluapkan kemarahan dan kekecewaannya secara terbuka terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai tidak memiliki komitmen mendukung dan menjalankan program prioritas Batu SAE.
Ketegasan tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Kota Batu Tahun 2027 yang digelar di Hotel Aston, Rabu (18/2/2026).
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan, Nurochman menegaskan masih adanya SKPD yang bekerja tidak sejalan dengan visi dan misi kepala daerah.
Ia menilai, kondisi ini berpotensi menghambat percepatan pembangunan dan mengulang pola lama yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya sampaikan secara tegas dan terbuka. Masih ada SKPD yang tidak komitmen menjalankan Batu SAE. Programnya jalan sendiri, tidak nyambung dengan visi-misi kepala daerah. Kalau pola seperti ini terus diulang, jangan berharap Batu bisa melompat jauh,” tegas Nurochman dengan nada tinggi.
Ia memaparkan bahwa dari total APBD Kota Batu yang mendekati Rp1 triliun, anggaran yang benar-benar mendukung visi-misi kepala daerah hanya sekitar Rp36 miliar.
Angka tersebut dinilai sangat tidak proporsional dan menunjukkan lemahnya keberpihakan perencanaan SKPD terhadap agenda strategis daerah.
“Ini harus saya pertanyakan. Ini APBD siapa? Visi-misi siapa yang dijalankan? Kalau visi kepala daerah hanya jadi narasi, jangan berharap ada perubahan nyata,” sindirnya.
Menurut Nurochman, tahun 2026 harus menjadi momentum evaluasi total, sementara tahun 2027 ditargetkan sebagai tahun percepatan dampak Batu SAE.
Ia menegaskan seluruh SKPD wajib melakukan breakdown visi-misi ke dalam program dan kegiatan yang terukur, jelas indikatornya, serta menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di desa dan kelurahan.
Wali Kota juga menekankan bahwa orientasi pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menitikberatkan kehadiran negara secara langsung di tengah masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah harus adaptif dan menyelaraskan kebijakan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kalau pusat sudah bicara rakyat dan pelayanan dasar, daerah wajib menyesuaikan. Tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada belanja tanpa arah. Tahun 2027 harus terasa dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya soal program dan anggaran, Nurochman juga menyoroti serius persoalan pembinaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
Ia mengungkap adanya anomali kinerja aparatur sipil negara, di mana banyak pegawai yang memiliki potensi dan kapasitas baik justru menunjukkan kinerja buruk, sementara pegawai dengan potensi rendah terlihat berkinerja baik.
“Ini fakta yang kami temukan. Pegawai yang potensinya bagus, kenapa kinerjanya jelek? Setelah dievaluasi, ternyata ada perlakuan pimpinan yang tidak bagus. Ada like and dislike. Akibatnya, mereka yang tidak dihargai bekerja seenaknya karena merasa tidak punya masa depan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Nurochman, tidak boleh dibiarkan karena berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Untuk itu, Pemkot Batu ke depan akan menerapkan manajemen talenta sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
“Ke depan akan kita atur dengan manajemen talenta. Yang berbakat dan punya potensi bagus harus ditempatkan sesuai kemampuannya. Tidak boleh lagi karena kedekatan atau suka tidak suka. Kita butuh aparatur yang profesional untuk menjalankan Batu SAE,” tandasnya.
Nurochman juga mengakui sengaja menyampaikan evaluasi secara terbuka karena selama ini kritik di ruang tertutup kerap tidak ditindaklanjuti.
Ia menegaskan tidak akan ragu melakukan evaluasi terhadap kepala OPD yang tidak sejalan dengan kebijakan kepala daerah.
“Saya mohon maaf kalau ini terdengar keras. Tapi kalau tidak disampaikan di forum terbuka, tidak pernah digubris. Ini peringatan keras. SKPD harus patuh dan komitmen,” ujarnya.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini diikuti Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Kota Batu, Kapolres Batu dari Polres Batu, Kepala Kejaksaan Negeri Batu, unsur TNI melalui Danramil se-Kota Batu, Kepala BNN Kota Batu, perwakilan akademisi, Bappeda Provinsi Jawa Timur, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmen untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan, disiplin anggaran, serta pembenahan sumber daya manusia.
Seluruh SKPD diminta meninggalkan ego sektoral dan memastikan setiap program benar-benar menjadi bagian dari visi besar Batu SAE demi kesejahteraan masyarakat Kota Batu.( Eno).
