Jakarta I Serulingmedia.com – Dr. Sri Untari Bisowarno M.AP, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, secara resmi melaporkan sebuah berita yang dianggap tendensius dan hoax ke Dewan Pers Jakarta, Senin (12/8/2024 ).
Berita yang dilaporkan berjudul “PJ Wali Kota Malang Diduga Antarkan Upeti Untuk Dapatkan Rekom Partai” dan dianggap telah merusak nama baik beberapa pihak terkait.
Dalam berita tersebut, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dituduh sedang mencari rekomendasi sebagai calon kepala daerah (Cakada) 2024 dengan membawa upeti. Tuduhan ini didasarkan pada sebuah foto yang menunjukkan Wahyu mengenakan baju koko merah, didampingi oleh Kepala Diskopindag Eko Yuliardi dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Slamet Husna. Namun, foto tersebut ternyata telah di-cropping dan dipublikasikan tanpa keterangan waktu, tanggal, maupun sumber yang jelas.
Judul yang sangat provokatif ini, memberikan kesan bahwa Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, sedang mencari rekomendasi sebagai calon kepala daerah (Cakada) 2024 dari PDI Perjuangan.
Tuduhan yang tanpa dasar ini jelas merugikan berbagai pihak. Wahyu Hidayat telah memberikan klarifikasi dan menyangkal tuduhan tersebut dengan tegas.
Padahal, faktanya kedatangan Wahyu dan rombongan pada momen tersebut adalah untuk bersilaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan ziarah kepulangan Umroh Sri Utari.
“Ketika itu saya sedang ada acara pengajian sebagai ungkapan syukur atas kelancaran ibadah umroh yang saya jalani sekaligus acara open house Hari Raya. Saya tidak mengundang orang lain dan kaget ketika ada pejabat Pj Walikota Malang datang,” ungkap Sri Untari.
Sri Untari menegaskan bahwa berita tersebut sangat tendensius dan hoax, serta berpotensi merusak nama baik institusi partai dan tokoh-tokoh yang direkomendasikan oleh PDI Perjuangan.
Disebutkan, proses rekrutmen calon kepala daerah di PDIP sangat tegas dan transparan, tanpa adanya transaksi atau mahar. Meskipun berita tersebut memfitnah dirinya, Sri Untari tetap berpegang pada aturan yang berlaku dan memilih untuk melaporkan kasus ini ke Dewan Pers.
Kedatangannya disambut oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dan jajaran satgas pengaduan. Melalui proses konsultasi tersebut, Sri Untari disarankan untuk membuat pengaduan agar proses penyelesaian dapat berjalan dengan lebih efektif.
“Alhamdulillah kami disambut dan diapresiasi. Setelah proses konsultasi, saya disarankan untuk membuat pengaduan agar tidak bolak-balik ke Jakarta,” ujar Sri Untari yang didampingi oleh Guntur Romli, Tim Desk Pilkada Nasional DPP PDIP.
Sri Untari berharap bahwa dengan pelaporan ini, kebenaran dapat terungkap dan pihak yang menyebarkan berita hoax tersebut akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran agar media lebih bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan tidak tendensius.
Guntur Romli, yang mendampingi Sri Untari, juga menegaskan bahwa berita ini tidak hanya menyudutkan pribadi Sri Untari tetapi juga menciptakan karakter negatif terhadap calon kepala daerah yang sudah direkomendasikan partai. Menurutnya, berita ini merupakan bentuk fitnah yang sangat merugikan, tidak hanya bagi individu yang disebutkan tetapi juga bagi partai secara keseluruhan.
“Ini bukan sekedar tentang sosok Bu Untari, tapi juga upaya penciptaan karakter negatif terhadap cakada-cakada yang sudah direkomendasikan partai. Di PDIP tidak ada mahar untuk mendapatkan rekomendasi,” tuturnya.
Ditegaskan, Kasus ini menjadi pengingat bagi semua tentang pentingnya verifikasi dan integritas dalam pemberitaan. Hoax dan berita tendensius tidak hanya merusak reputasi individu tetapi juga dapat menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi dan proses politik yang ada. Langkah Sri Untari dalam menghadapi berita ini merupakan contoh nyata bagaimana seorang pemimpin harus bertindak dalam menjaga kepercayaan publik dan integritas partai yang diwakilinya.
“ Ini adalah langkah penting dalam menjaga agar ruang publik kita tetap bersih dari berita-berita yang tidak bertanggung jawab dan menjaga agar demokrasi kita berjalan dengan sehat dan bermartabat “ pungkasnya. ( Eno )
