Prof. Dr. Mahfud Nurnajamuddin: Purbaya Boleh Dicopot, Tapi Persoalan Fiskal Tak Ikut Dicopot

Makassar | Serulingmedia.com -Pergantian Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak semestinya dibaca sekadar sebagai pergantian pejabat.

 

Di balik pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dan pengangkatannya Suahasil Nazara, terdapat pertanyaan yang jauh lebih besar: ke mana arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo?

 

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (FEB UMI), Prof. Dr. Mahfud Nurnajamuddin, menilai pergantian Menteri Keuangan merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, publik tidak cukup hanya mengetahui siapa yang masuk dan siapa yang keluar.

Yang jauh lebih penting adalah mengetahui alasan pergantian tersebut dan pesan ekonomi yang hendak disampaikan pemerintah kepada masyarakat maupun pasar.

“Persoalannya bukan semata-mata apakah Presiden berhak mencopot seorang Menteri Keuangan. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa seorang Menteri Keuangan harus diganti setelah baru bekerja sekitar satu tahun, dan apa pesan ekonomi yang ingin disampaikan Presiden kepada publik serta pasar?” kata Mahfud.

Menurut dia, rapor Purbaya tidak dapat dibaca secara hitam-putih. Purbaya bukan figur yang tidak memiliki kapasitas. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, ia memiliki pengalaman sebagai ekonom dan pernah memimpin Lembaga Penjamin Simpanan.

Di satu sisi, masa kepemimpinannya berlangsung ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat. Namun di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan defisit fiskal, tekanan pasar dan kekhawatiran terhadap kredibilitas kebijakan fiskal.

Karena itu, kata Mahfud, tidak tepat jika seluruh persoalan ekonomi nasional dibebankan kepada Purbaya.

“Menteri Keuangan tidak bekerja dalam ruang hampa.”

Arah pembangunan dan prioritas belanja negara tetap ditentukan oleh Presiden. Ketika pemerintah menetapkan target pertumbuhan tinggi dan meluncurkan berbagai program pembangunan, Menteri Keuangan dituntut menyediakan ruang fiskal untuk membiayainya.

Namun ketika defisit melebar, utang meningkat atau pasar mempertanyakan kredibilitas fiskal, Menteri Keuangan pula yang berada di garis depan untuk menjelaskannya.

Di sinilah, menurut Mahfud, posisi Menteri Keuangan menjadi dilematis.
Menteri Keuangan harus menjadi pelaksana kebijakan Presiden sekaligus penjaga kesehatan APBN. Ia harus berani mengatakan “ya” terhadap program yang produktif, tetapi juga harus mampu mengatakan “tidak” ketika sebuah kebijakan berpotensi membebani keuangan negara.

APBN Bukan Mesin Uang

Mahfud menilai persoalan utama bukan apakah Menteri Keuangan harus menjalankan kebijakan ekspansif atau konservatif.

Yang lebih penting adalah apakah setiap kebijakan memiliki desain yang kredibel, terukur, transparan dan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi, kata dia, tidak boleh hanya dilihat dari angka.
Pertumbuhan yang terlalu banyak ditopang utang dapat mempersempit ruang fiskal generasi berikutnya.

 

Pertumbuhan yang hanya ditopang konsumsi juga belum tentu menunjukkan transformasi ekonomi.
Begitu pula pertumbuhan yang tidak diikuti peningkatan produktivitas, investasi, industrialisasi dan lapangan kerja berkualitas.

“Negara tidak boleh mabuk oleh angka pertumbuhan sambil mengabaikan kualitas sumber pertumbuhannya,” ujar Mahfud.

Karena itu, ia mengingatkan bahwa APBN bukan mesin uang yang tidak terbatas.
Setiap program pemerintah memiliki konsekuensi fiskal. Setiap tambahan belanja membutuhkan sumber pembiayaan. Setiap utang pada akhirnya harus dibayar.

Tantangan Suahasil

Pergantian Purbaya menjadi Suahasil Nazara, menurut Mahfud, harus menjadi momentum untuk memperjelas arah kebijakan fiskal.

Suahasil bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Pengalamannya sebagai Wakil Menteri Keuangan membuatnya memahami secara langsung bagaimana mesin fiskal negara bekerja.
Namun, tantangan yang dihadapinya tidak ringan.

Suahasil tidak cukup hanya menjaga angka defisit. Ia harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan stimulus ekonomi dan disiplin fiskal.

“Ia harus mampu menjadi rem sekaligus akselerator,” kata Mahfud.

Rem ketika pemerintah terlalu cepat membelanjakan uang negara. Akselerator ketika ekonomi membutuhkan stimulus yang produktif.

Masalahnya, kata Mahfud, adalah apakah ruang bagi Menteri Keuangan untuk menjalankan fungsi tersebut benar-benar tersedia.

Sebab Menteri Keuangan yang hanya mengatakan “ya” mungkin menyenangkan bagi penguasa, tetapi belum tentu baik bagi APBN. Sebaliknya, Menteri Keuangan yang terlalu sering mengatakan “tidak” juga dapat membuat agenda pembangunan kehilangan momentum. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan.

 

Pasar Membaca Konsistensi

Mahfud mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap pergantian Menteri Keuangan sebagai solusi otomatis terhadap persoalan ekonomi.

Pasar tidak hanya melihat siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan. Pasar membaca konsistensi pemerintah.

Investor akan mempertanyakan apakah perubahan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang atau hanya respons terhadap tekanan jangka pendek.

Dunia usaha juga membutuhkan kepastian mengenai arah kebijakan pajak, subsidi, belanja, investasi, pembiayaan utang dan pengelolaan defisit.

“Pasar tidak membutuhkan pemerintah yang selalu benar. Pasar membutuhkan pemerintah yang konsisten ketika menghadapi kesalahan dan tekanan,” ujar Mahfud.

Karena itu, pergantian pejabat harus diikuti dengan penjelasan mengenai arah kebijakan yang hendak ditempuh.

Jika Purbaya dianggap terlalu ekspansif, pemerintah perlu menjelaskan indikatornya. Jika dinilai gagal menjaga fiskal, indikator kegagalannya juga harus terbuka. Jika persoalannya adalah ketidaksesuaian dengan agenda Presiden, pemerintah perlu menjelaskan agenda ekonomi berikutnya.

Politik dan APBN

Menurut Mahfud, persoalan mendasar terletak pada perbedaan antara logika politik dan logika fiskal.

Politik cenderung menyukai program yang manfaatnya cepat dirasakan masyarakat. Sementara fiskal menuntut pemerintah menghitung kemampuan negara membiayai program tersebut dalam jangka panjang.

“Politik boleh berpikir sampai pemilu berikutnya. APBN harus berpikir sampai generasi berikutnya.”

Pemerintah, kata dia, jangan sampai terjebak dalam politik belanja: banyak program diluncurkan, tetapi tidak semuanya memiliki kemampuan menciptakan produktivitas jangka panjang.

Jika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka harus dijelaskan dari mana sumber pertumbuhan tersebut.

Apakah dari investasi, produktivitas, industrialisasi, ekspor, konsumsi atau belanja pemerintah?

Jika belanja pemerintah menjadi motor utama pertumbuhan, pertanyaan berikutnya adalah apakah kapasitas fiskal negara cukup kuat untuk mempertahankannya.

Begitu pula ketika pemerintah memperluas program sosial. Peningkatan belanja harus berjalan seiring dengan strategi peningkatan penerimaan negara yang realistis.

Jangan Sampai Teknokrat Takut Berkata “Tidak”

Mahfud juga mengingatkan risiko lain dari pergantian pejabat yang terlalu cepat.
Jika setiap tekanan ekonomi berujung pada pergantian pejabat, birokrasi bisa belajar mengambil posisi aman daripada mengambil keputusan yang benar.

Akibatnya, para teknokrat menjadi terlalu berhati-hati dan enggan menyampaikan risiko kebijakan kepada penguasa.
Padahal, kata Mahfud, Menteri Keuangan harus berani mengatakan “tidak” ketika alasan ekonominya kuat.

Presiden juga harus mampu menerima penolakan jika kebijakan tersebut memang berisiko terhadap kesehatan fiskal negara.

“Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan tanpa kritik. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mendengar kritik sebelum masalah menjadi krisis,” katanya.

Karena itu, Mahfud mengingatkan agar pergantian Purbaya tidak menghasilkan efek sebaliknya: teknokrat menjadi defensif, birokrasi takut mengambil keputusan dan kritik kebijakan dianggap sebagai bentuk ketidakloyalan.

Ujian Sesungguhnya Ada di Tangan Presiden
Pada akhirnya, kata Mahfud, pencopotan Purbaya justru membuat tanggung jawab politik dan ekonomi Presiden Prabowo semakin besar.

Jika setelah pergantian tersebut stabilitas ekonomi membaik, kepercayaan investor meningkat, defisit terkendali, penerimaan negara menguat dan pertumbuhan semakin berkualitas, publik tentu akan melihat adanya perubahan kebijakan.

Namun jika persoalan yang sama kembali muncul, pertanyaan publik akan menjadi lebih mendasar:

Apakah yang sebenarnya perlu diganti adalah menterinya atau arah kebijakannya?
Pertanyaan tersebut, menurut Mahfud, merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintahan.

Presiden memang memiliki hak untuk mengganti menteri. Tetapi hak tersebut tidak berarti seluruh tanggung jawab kebijakan dapat dipindahkan kepada menteri yang diganti.

Publik berhak mengetahui alasan kebijakan dan arah baru yang akan ditempuh.

“Publik tidak membutuhkan drama politik. Publik membutuhkan kejelasan arah,” tegas Mahfud.

Purbaya Pergi, Persoalan Tetap Ada

Mahfud menegaskan, pergantian Menteri Keuangan bukan akhir dari persoalan fiskal Indonesia.

Purbaya boleh dicopot. Tetapi persoalan fiskal tidak ikut dicopot bersamanya.
Defisit tetap harus dikendalikan. Utang tetap harus dibayar.

 

Penerimaan negara harus diperkuat. Belanja harus berkualitas. Pertumbuhan harus menghasilkan produktivitas dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, Suahasil harus diberi ruang untuk bekerja secara profesional. Ia harus mampu menjaga disiplin fiskal tanpa mematikan pertumbuhan, mendukung agenda Presiden tanpa mengorbankan kesehatan APBN, sekaligus menjaga kepercayaan pasar.

Namun di atas semua itu, kata Mahfud, pemerintah membutuhkan satu hal yang paling penting: konsistensi arah kebijakan ekonomi.

Sebab jika arah kebijakan benar dan konsisten, siapa pun Menteri Keuangannya dapat bekerja.

Sebaliknya, jika arah kebijakan tidak jelas, sehebat apa pun Menteri Keuangannya, ia hanya akan menjadi orang terakhir yang berdiri di depan pintu ketika badai datang.

“Yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar Menteri Keuangan baru, tetapi arah politik ekonomi yang konsisten,” pungkas Prof. Dr. Mahfud Nurnajamuddin. ( Yahya Patta/Buang Supeno)