Malang | Serulingmedia. Com– Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) wilayah Jawa Timur memberikan tujuh langkah strategis untuk mengantisipasi kedaruratan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Saran tersebut disampaikan oleh Ketua PDHI Jatim 2, drh Deddy F Kurniawan MVet, dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan kedaruratan PMK yang dihadiri lebih dari 100 peserta dari berbagai instansi terkait.
Rapat ini melibatkan perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari berbagai kota dan kabupaten, serta organisasi seperti Koperasi Persusuan, Mega Farm, ISPI, PAVETI, PARAVETINDO, dan Industri Persusuan (IPS). Menurut Deddy, pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu PMK yang saat ini kembali merebak di Jawa Timur.
Hingga 29 Desember 2024, Jawa Timur tercatat memiliki 206.082 ekor hewan ternak yang terinfeksi PMK, dengan 194.961 ekor (94,60%) dinyatakan sembuh, dan 4.89 ekor (2,27%) mati. Sayangnya, hampir seluruh wilayah Jawa Timur belum berstatus bebas PMK.
Untuk menanggulangi penyebaran penyakit ini, PDHI Jawa Timur mengusulkan beberapa langkah strategis, dimulai dengan mendorong Pemerintah agar segera mengambil keputusan untuk mengantisipasi perubahan status darurat. Langkah preventif dan pencegahan dini, menurut Deddy, menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kepanikan di masyarakat.
Selain itu, PDHI Jatim siap mendukung pemerintah dengan mengoptimalkan peran dokter hewan dalam penanganan PMK. Rencananya, Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI) akan mengadakan pertemuan khusus dengan praktisi persapian se-Indonesia.
PDHI Jatim juga menyarankan untuk menghidupkan kembali Komite PMK yang melibatkan praktisi dokter hewan dan akademisi untuk memberikan solusi terbaik dalam menangani PMK. Selanjutnya, mereka mengusulkan untuk menyebarluaskan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan KIE ONLINE melalui platform digital dan influencer guna meningkatkan edukasi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya penyebaran informasi, PDHI Jatim juga akan memanfaatkan program Dairy Support Unit (DSU) yang bekerja sama dengan Koperasi Susu se-Jawa Timur untuk memperluas jangkauan informasi kesiapsiagaan PMK.
PDHI Jatim berencana berkolaborasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengadakan audiensi dengan Kepala Daerah guna menjelaskan urgensi dan pentingnya tanggap darurat PMK.
Dengan langkah-langkah ini, PDHI Jatim berharap dapat membantu mencegah penyebaran PMK dan meminimalisir dampaknya terhadap sektor peternakan di Jawa Timur. ( Eno).
