Palu | Serulingmedia.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya kepastian hukum hak atas tanah sebagai fondasi nilai ekonomi tanah, dalam kuliah umum di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (01/04/2026).
Di hadapan ratusan mahasiswa, Nusron menjelaskan bahwa tanah yang belum memiliki sertipikat tidak dapat memberikan manfaat maksimal bagi pemiliknya.
“Banyak orang memiliki tanah, tetapi belum bersertipikat sehingga tidak memiliki nilai ekonomi. Maka lahirlah program PRONA yang dilanjutkan menjadi PTSL,” ujarnya di Auditorium UIN Datokarama.
Nusron juga mengutip pemikiran ekonom Hernando de Soto yang menegaskan bahwa kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan sosial, melainkan dengan memberikan akses legal, termasuk akses legal terhadap tanah.
Sertipikat tanah, katanya, menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan formal, menghindari konflik, hingga meningkatkan kesejahteraan.
Tanpa legalitas, tanah tidak bisa dijadikan jaminan atau dimanfaatkan secara optimal. Karena itulah, Kementerian ATR/BPN terus mempercepat penerbitan sertipikat tanah di seluruh Indonesia.
“Dari 45 juta sertipikat sebelum 2017, kini meningkat menjadi 126 juta. Namun masih ada sekitar 14,4 juta bidang tanah yang belum tersertipikasi,” ungkap Nusron.
Ia berharap mahasiswa UIN Datokarama—yang dikenal sebagai Kampus 1000 Mimpi—dapat lebih peduli dan berperan aktif memahami isu pertanahan di masyarakat.
Generasi muda, menurutnya, adalah kunci penyebaran kesadaran pentingnya legalitas tanah.
Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN: Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Kanwil BPN Sulawesi Tengah, Muhammad Naim dan jajaran. Rektor UIN Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, juga hadir bersama civitas academica kampus. ( Sar).
