Jakarta | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa praktik mafia tanah terus mengalami metamorfosis, baik dari sisi pelaku maupun metode kejahatannya.
Kompleksitas yang meningkat itu menuntut pola penanganan yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan Nusron Wahid saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 yang diikuti Satgas Anti-Mafia Tanah di Jakarta, Rabu (03/12/2025).
Dalam paparannya, Nusron menyebut ada dua pendekatan utama yang harus diterapkan untuk memutus praktik mafia tanah.
“Pertama, ketegasan aparat penegak hukum. Tangkap dan gunakan pasal yang benar, tepat, tidak bisa dibantah atau dimanipulasi. Kedua, teman-teman di ATR/BPN jangan sampai terlibat menjadi bagian ekosistem mafia tersebut,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemberantasan mafia tanah sangat bergantung pada integritas dan kekuatan dua unsur: ATR/BPN dan aparat penegak hukum (APH).
“Sepanjang petugas ATR/BPN-nya proper, kuat, tegas, dan tidak mau diajak kongkalikong; ditambah APH yang kuat dan tegas dengan pasal yang tepat, insyaallah ini bisa diatasi bersama-sama,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyambut positif pelaksanaan Rakor tersebut.
Ia menilai momentum ini penting untuk memperkuat komitmen menghadirkan keadilan agraria bagi seluruh masyarakat.
Menurut AHY, perjuangan melawan mafia tanah merupakan perjalanan panjang yang menuntut sinergi erat antarlembaga.
“Saya terus bersinergi dan berkolaborasi dengan ATR/BPN serta pihak lainnya, termasuk mengampanyekan aksi-aksi melawan mafia tanah,” ungkapnya.
Ia juga menekankan tiga prinsip yang harus dipegang Satgas Anti-Mafia Tanah: adaptif, tangguh, dan responsif.
“Mafia tanah bermetamorfosis, makin cerdas, makin canggih memanfaatkan teknologi dan jaringan. Kita harus lebih adaptif. Kedua, tangguh, jangan tergoda dan jangan menjadi backing. Terakhir responsif, setiap laporan harus ditangani cepat, tepat, dan sesuai aturan,” pungkas AHY.(Sar)
