Banten | Serulingmedia.com – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui program Reforma Agraria, yang berfokus pada pemberian tanah kepada masyarakat miskin agar dapat dikelola menjadi lahan pertanian produktif.
Program ini diyakini mampu membuka peluang ekonomi baru bagi warga kurang mampu.
“Kalau soal memberikan tanah untuk masyarakat sangat miskin agar bisa dikelola, khususnya di sektor pertanian itu namanya program Reforma Agraria. Sudah ada keputusan pemerintah untuk itu.
Reforma Agraria ini salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan, dengan memberikan tanah supaya mereka punya kesempatan berusaha,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat berkunjung ke B Universe, Banten, Kamis (6/11/2025).
Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan sesuai dengan ketersediaan dan kesesuaian fungsi tanah untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Ia mencontohkan, wilayah yang masih memiliki potensi lahan pertanian seperti Cianjur Selatan, Garut Selatan, dan Sukabumi Selatan bisa menjadi prioritas.
“Tanahnya kita siapkan. Tapi jangan minta tanah di sekitar tempat tinggal yang memang tidak tersedia. Misalnya, kalau minta tanah di kawasan Monas, tentu tidak ada. Tapi kalau untuk pertanian di daerah selatan Jawa Barat, insyaallah ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nusron menegaskan bahwa tanah yang diberikan melalui Reforma Agraria berstatus Hak Pakai, bukan Sertipikat Hak Milik (SHM).
Status Hak Pengelolaan (HPL) tetap berada di bawah negara agar pemanfaatan tanah benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif dan tidak diperjualbelikan.
“Kenapa Hak Pakai? Karena berdasarkan data kami selama 20 tahun terakhir, banyak tanah hasil Reforma Agraria yang sudah SHM justru dijual dan berpindah tangan,” ungkap Nusron.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal dan Transformasi Layanan Pertanahan Syarif Syahrial, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian, serta Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Prasetyo Wiranto.
Program Reforma Agraria diharapkan menjadi langkah konkret pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin, memperkuat sektor pertanian, dan menumbuhkan kemandirian ekonomi di berbagai daerah.( Sar).
