Jayapura | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberi dorongan kuat kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di Provinsi Papua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
Dalam arahannya di Jayapura, Rabu (19/11/2025).ia menegaskan bahwa kepastian dan kesederhanaan proses harus menjadi prinsip utama bagi seluruh layanan kepada masyarakat.
“Pelayanan itu harus memberi kepastian. Masyarakat datang untuk mendapatkan kejelasan alur, kejelasan proses, dan kejelasan hasil. Semakin sederhana alurnya, semakin baik bagi publik,” tegas Menteri Nusron di hadapan jajaran BPN se-Papua.
Penguatan pelayanan publik memang menjadi fokus utama Kementerian ATR/BPN. Menteri Nusron menekankan pentingnya penyempurnaan alur kerja dan pemanfaatan teknologi digital agar proses layanan semakin efisien, akurat, dan mudah diakses.
Modernisasi data pertanahan melalui digitalisasi dinilai krusial untuk menciptakan tata kelola yang lebih andal dan tepercaya.
Saat ini, layanan pertanahan di Papua ditangani oleh dua Kanwil BPN, yaitu Kanwil BPN Provinsi Papua dan Kanwil BPN Provinsi Papua Barat.
Masing-masing melayani wilayah administratif berbeda, mulai dari Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, hingga Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga mengingatkan bahwa kualitas sumber daya manusia tetap menjadi kunci keberhasilan reformasi layanan pertanahan. Ia mendorong seluruh jajaran BPN di Papua untuk terus meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, dan profesionalisme.
“Kalau sistemnya baik dan SDM-nya siap, maka pelayanan kita pasti bisa dirasakan masyarakat dengan lebih mudah dan lebih cepat,” ujarnya.
Sebelum menghadiri sesi pembinaan di Kanwil BPN Papua, Menteri Nusron juga melaksanakan sejumlah agenda kerja lainnya, termasuk penyerahan 10 sertipikat rumah ibadah, 6 sertipikat Barang Milik Negara (BMN), serta 4 sertipikat hak milik untuk masyarakat Papua.
Ia turut memberikan Sosialisasi Pendaftaran dan Pengadministrasian Tanah Ulayat sebagai upaya memastikan hak masyarakat adat tercatat dengan baik dan terlindungi dari potensi sengketa.
Sesi pembinaan di Kanwil turut dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah dan Tanah Ulayat Suwito, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Roy Eduard Fabian Wayoi, bersama jajaran Kepala Kantor Pertanahan se-Papua.( Eno).
