Jakarta | Serulingmedia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan terkait Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) pada Rabu (05/02/2025).
Rakor ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga dengan tujuan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan yang kerap terjadi antara kawasan hutan, perkebunan, transmigrasi, dan perumahan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang memimpin langsung pertemuan ini, menekankan pentingnya integrasi sistem dan data guna mencegah permasalahan serupa di masa mendatang.
“Untuk mengurangi tumpang tindih lahan ini, kami melanjutkan program ILASP. Supaya pengalaman tumpang tindih lahan yang sudah-sudah tidak terulang lagi ke depan. Ini karena dulunya belum ada integrasi sistem dan data. Dengan adanya program ini, semua akan terpetakan dengan lebih jelas,” ujar Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/BPN.
ILASP merupakan program yang awalnya dijalankan melalui kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian ATR/BPN.
Ke depan, cakupan program ini akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi guna memperkuat implementasi di berbagai sektor.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas antara kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL).
“Prinsipnya, kami siap bekerja sama untuk menyelesaikan kerapatan tapal batas antara hutan dan APL. Sinkronisasi data sangat penting karena sering kali ada perbedaan antara data yang kami terima dengan data dari pihak lain. Kami hanya perlu duduk bersama untuk menentukan sejauh mana hal ini bisa diselesaikan,” jelasnya.
Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman, juga menyampaikan pentingnya sinergi antar-kementerian untuk memastikan program ini berjalan efektif.
“Kami berharap kerja sama ini bisa diimplementasikan melalui Memorandum of Understanding (MoU) antar kementerian dan lembaga terkait. Karena kami juga bagian dari kementerian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, maka kami juga mohon dukungan dari ATR, Kehutanan, dan Kemendagri,” ujarnya.
Program ILASP ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menyelesaikan konflik lahan yang selama ini menghambat pembangunan dan investasi di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Kementerian ATR/BPN akan mempercepat proses penandatanganan MoU yang melibatkan lima kementerian/lembaga, yakni Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, BIG, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Transmigrasi.
Dalam pertemuan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk; Plh. Kepala BIG sekaligus Sekretaris Utama, RA. Belinda Arunarwati Margono; serta para pejabat tinggi dari masing-masing kementerian dan lembaga terkait.(Sar)
