Yogyakarta | Serulingmedia.com – Ancaman disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI) kini menjadi risiko global yang tak bisa diabaikan.
Menyusul beredarnya video Presiden Prabowo Subianto yang diduga hasil rekayasa teknologi deepfake, pakar komunikasi digital Dr. Eko Wahyuanto menegaskan pentingnya pertahanan informasi sebagai bagian dari strategi nasional.
Dalam pandangannya yang disampaikan di Yogyakarta, Senin (14/7/2025), dosen ST-MMTC Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tersebut menyatakan bahwa disinformasi bukan sekadar gangguan kecil, melainkan ancaman sistemik yang setara dengan darurat militer atau darurat kesehatan.
“Serangan terhadap persepsi publik bisa jauh lebih berbahaya daripada rudal balistik. Jika tak ditangani serius, disinformasi bisa meruntuhkan demokrasi dari dalam tanpa satu pun peluru ditembakkan,” tegasnya.
Eko merujuk pada laporan Global Risks Report 2025 yang dirilis World Economic Forum, yang menempatkan disinformasi sebagai risiko teratas dalam jangka pendek.
Ia menyoroti rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia dan tingginya penetrasi media sosial sebagai kombinasi berbahaya yang membuat negara sangat rentan terhadap manipulasi informasi.
Meski Kementerian Komdigi telah membangun sistem identifikasi otomatis (AIS) yang memindai ribuan hoaks, Eko menilai kapasitas tersebut belum memadai. “Disinformasi tak mengenal jam kerja. Ia menyebar bahkan saat institusi pemerintah tengah rapat koordinasi,” katanya.
Lebih lanjut, Eko mendorong agar pemerintah mengubah pendekatan komunikasi publik dari sekadar relasi ke arah pertahanan. Ia mengusulkan dibentuknya Public Relations Government (PRGov) sebagai matra keempat pertahanan negara—di luar darat, laut, dan udara—yang fokus menjaga kedaulatan narasi negara.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga seperti Komdigi, Sekretariat Negara, Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan BSSN untuk membangun infrastruktur narasi digital yang adaptif dan responsif selama 24 jam.
“Literasi digital penting, tapi tak cukup. Kita butuh infrastruktur narasi yang hidup, taktis, dan humanis. Pemerintah harus hadir di ruang digital bukan sekadar dengan pidato formal, tapi juga dengan kecepatan dan kepekaan membaca sentimen publik,” imbuhnya.
Mengakhiri pernyataannya, Eko mengutip filsuf Francis Bacon, “Siapa yang menguasai informasi, merekalah yang akan memenangkan pertarungan dan kekuasaan.” Baginya, pertaruhan hari ini bukan hanya soal kebenaran, tapi juga masa depan kepercayaan publik.( Eno).
