Jakarta | Serulingmedia.com – Demi mengatasi masalah banjir yang kerap melanda Kota Jakarta, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungannya terhadap pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah dan Pengendalian Banjir di Daerah Khusus Jakarta, yang digelar di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis (13/03/2025).
“Tugas kami di Kementerian ATR/BPN adalah mendukung Menteri PU dan Gubernur DKI Jakarta dalam pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Seperti yang telah disepakati, pengadaan tanah ini mencakup kawasan dari Pengadegan hingga Rawajati, dengan total area sekitar 11 hektare atau sepanjang 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung,” ungkap Nusron Wahid.
Rapat tersebut juga membahas langkah-langkah untuk memastikan keabsahan tanah agar proses pembebasan serta pembeliannya berjalan sesuai hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Tanah yang akan dibebaskan dan dibeli oleh Pemda DKI dari masyarakat akan digunakan untuk pelebaran sungai guna meningkatkan kapasitas daya tampung air,” terang Menteri Nusron.
Ia menyebut, penetapan lokasi (Penlok) untuk proyek ini diperkirakan akan selesai pada akhir Maret 2025. Setelah itu, pengadaan tanah ditargetkan rampung pada akhir Mei 2025.
“Dengan target tersebut, kami berharap pada awal Juni pembangunan sudah bisa dimulai karena lahan sudah clean and clear,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa proses normalisasi sungai akan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan warga.
“Kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran secara paksa. Semua akan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat, Pemerintah Jakarta, dan warga yang terdampak. Jika normalisasi ini dapat dilakukan dengan baik, maka 40% potensi banjir di Jakarta dapat tertangani secara efektif,” sebutnya.
Normalisasi Sungai Ciliwung ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi banjir yang sering melanda Jakarta serta menjaga stabilitas kehidupan ekonomi di Jakarta dan kawasan Jabodetabek.
Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri PU, Dody Hanggodo; Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti; para pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian ATR/BPN; pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian PU; jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta, Alen Saputra, serta jajaran terkait.( Sar).
