Makassar | Serulingmedia.com – Di tengah gejolak ekonomi global yang semakin sulit diprediksi, Indonesia menghadapi pilihan yang tidak sederhana: terus mempertahankan pola lama dalam membina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), atau mendorong transformasi besar-besaran agar sektor ini mampu bersaing di pasar dunia.
Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Muslim Indonesia (UMI) sekaligus Asisten Direktur II Pascasarjana UMI, Prof. Dr. Mahfud Nurnajamuddin, menilai era new uncertainty telah mengubah peta persaingan ekonomi secara fundamental.
Ketegangan geopolitik, perang dagang, disrupsi rantai pasok global, perubahan iklim, hingga fluktuasi kebijakan suku bunga dan tarif perdagangan telah menciptakan tekanan yang tidak lagi bersifat sementara.
Dalam situasi seperti itu, menurut Mahfud, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan investasi besar atau proyek infrastruktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.
Justru fondasi ekonomi nasional berada pada jutaan UMKM yang selama ini terbukti paling tahan menghadapi krisis.
“Ketika krisis moneter 1998 menghantam Indonesia dan saat pandemi COVID-19 melumpuhkan berbagai sektor usaha, UMKM menjadi penyangga ekonomi nasional. Fakta sejarah itu menunjukkan bahwa UMKM bukan sekadar pelaku ekonomi kecil, melainkan tulang punggung perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Data yang dipaparkan Mahfud memperlihatkan besarnya peran sektor tersebut. Saat ini terdapat sekitar 65 juta UMKM yang mewakili lebih dari 99 persen unit usaha nasional.
Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto mencapai sekitar 61 persen, menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja atau lebih dari 117 juta orang, serta menyumbang sekitar 60 persen investasi nasional.
Namun di balik angka yang impresif itu tersimpan persoalan besar. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih berkisar 15–16 persen.
Artinya, mayoritas pelaku UMKM masih bergantung pada pasar domestik yang kini menghadapi tekanan akibat melemahnya daya beli masyarakat.
Bagi Mahfud, kondisi tersebut menjadi alarm bahwa pendekatan pembangunan UMKM selama ini sudah tidak lagi memadai.
“Paradigma bertahan hidup harus ditinggalkan. Yang dibutuhkan sekarang adalah strategi agar UMKM mampu tumbuh, bertransformasi, dan memenangkan persaingan,” katanya.
Analisis Mahfud berangkat dari perubahan perilaku pasar yang semakin cepat. Konsumen kini tidak lagi membeli produk semata karena murah, tetapi mempertimbangkan kualitas, keamanan pangan, pelayanan, kemudahan transaksi digital hingga kepedulian terhadap lingkungan.
Artinya, UMKM yang tidak melakukan inovasi akan semakin sulit bersaing, baik menghadapi produk impor maupun perusahaan besar yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Karena itu, Mahfud menekankan tiga agenda transformasi yang tidak bisa ditunda.
Pertama, digitalisasi. Menurutnya, penggunaan marketplace, media sosial, sistem pembayaran digital hingga analisis data pelanggan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar UMKM dapat memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi usaha.
Kedua, inovasi produk dan model bisnis. Persaingan global, kata dia, kini ditentukan oleh kemampuan menciptakan nilai tambah, bukan sekadar menawarkan harga murah.
Ketiga, penerapan prinsip keberlanjutan atau Environmental, Social, and Governance (ESG). Tren dunia menunjukkan bahwa konsumen maupun investor semakin memperhatikan penggunaan bahan baku ramah lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, hingga kemasan yang dapat didaur ulang.
Namun Mahfud mengingatkan, transformasi itu tidak mungkin dibebankan sepenuhnya kepada pelaku UMKM.
Pemerintah, katanya, harus menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif melalui kemudahan akses pembiayaan, penyederhanaan perizinan, perluasan pelatihan digital, hingga pemberian insentif bagi UMKM yang berorientasi ekspor.
Di sisi lain, lembaga keuangan dituntut memperluas pembiayaan yang inklusif, sementara perguruan tinggi harus lebih aktif mendampingi pelaku usaha melalui riset terapan, inovasi teknologi, serta program pengabdian kepada masyarakat.
Mahfud juga menilai keberhasilan pembangunan UMKM ke depan tidak lagi dapat diukur hanya dari bertambahnya jumlah pelaku usaha.
Ukuran yang lebih relevan, menurutnya, adalah berapa banyak UMKM yang berhasil naik kelas, meningkatkan produktivitas, masuk ke rantai pasok industri nasional maupun global, memanfaatkan teknologi digital, membuka pasar ekspor, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
Pandangan tersebut menjadi kritik terhadap pendekatan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi pada kuantitas.
Di tengah ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia membutuhkan UMKM yang bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki daya saing internasional.
“Ketidakpastian global memang tidak bisa dihindari. Tetapi setiap krisis selalu menghadirkan peluang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Masa depan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan jutaan UMKM bertransformasi menjadi usaha yang inovatif, produktif, dan mampu menembus pasar dunia,” tegas Mahfud.
Di tengah ancaman perlambatan ekonomi global, gagasan tersebut menjadi pesan yang relevan. Sebab, ketika banyak negara sibuk membangun benteng menghadapi krisis, Indonesia justru memiliki modal terbesar yang selama ini sering dipandang sebelah mata: jutaan UMKM yang tersebar dari desa hingga kota.
Persoalannya kini bukan lagi apakah UMKM mampu bertahan, melainkan apakah negara mampu mendorong mereka benar-benar naik kelas.( Yah/Eno).
