Malang | Serulingmedia.com – Pendidikan Indonesia masih menyimpan paradoks. Di satu sisi, angka partisipasi sekolah terus meningkat.
Namun di sisi lain, jurang kualitas pendidikan antardaerah, akses teknologi, hingga kesempatan mengembangkan potensi peserta didik masih lebar.
Kondisi inilah yang dinilai Prof. Dr. Triyo Supriyatno, Wakil Rektor III UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai tantangan besar yang harus segera dijawab melalui konsep pendidikan berkeadilan.
Bagi Triyo, keadilan dalam pendidikan bukan berarti semua peserta didik diperlakukan sama, melainkan memperoleh dukungan sesuai kebutuhan agar memiliki peluang yang setara untuk berkembang.
“Pendidikan kehilangan makna sebagai alat pembebasan jika hanya dinikmati kelompok yang memiliki privilese. Pendidikan harus menjadi jembatan yang mengangkat mereka yang tertinggal, bukan memperlebar jurang ketimpangan,” tegasnya, Senin( 29/6/2026).
Pandangan tersebut lahir dari realitas bahwa anak-anak di perkotaan menikmati fasilitas belajar yang jauh lebih lengkap dibandingkan siswa di wilayah terpencil.
Perbedaan kondisi ekonomi keluarga juga membuat kesempatan belajar menjadi tidak seimbang.
Menurut Triyo, selama negara belum mampu menutup kesenjangan itu, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa masih sebatas slogan.
Lebih jauh, ia mengkritisi paradigma pendidikan yang selama ini terlalu bertumpu pada angka rapor dan hasil ujian. Sistem tersebut, katanya, sering kali mengabaikan keberagaman potensi peserta didik.
“Banyak anak dianggap gagal bukan karena tidak berbakat, melainkan karena bakatnya tidak sesuai dengan ukuran keberhasilan yang ditentukan sekolah,” ujarnya.
Karena itu, pendidikan berkeadilan harus memberi ruang yang sama bagi prestasi akademik, seni, olahraga, kepemimpinan, hingga kecakapan sosial.
Sekolah tidak boleh menjadi institusi yang menyeragamkan, tetapi menjadi ruang untuk menemukan keunggulan setiap individu.
Triyo juga menekankan pentingnya membangun sekolah yang inklusif.
Diskriminasi atas dasar ekonomi, agama, etnis, gender maupun kondisi fisik, menurutnya, bertentangan dengan semangat pendidikan.
Dalam masyarakat yang semakin majemuk, sekolah justru harus menjadi laboratorium toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan yang hanya menghasilkan lulusan cerdas secara akademik tanpa empati sosial berpotensi melahirkan krisis kemanusiaan di masa depan.
Perspektif tersebut, lanjutnya, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan ilmu sebagai hak setiap manusia tanpa memandang latar belakang sosial.
Sejarah Islam menunjukkan banyak tokoh besar lahir dari kelompok yang sebelumnya berada di pinggiran masyarakat.
“Bagi Islam, pendidikan merupakan instrumen memuliakan manusia. Karena itu akses terhadap ilmu tidak boleh dibatasi oleh status ataupun keadaan ekonomi,” katanya.
Di era digital, tantangan pendidikan berkeadilan semakin kompleks. Teknologi memang membuka akses belajar yang luas, tetapi juga menciptakan ketimpangan baru ketika masih banyak peserta didik yang tidak memiliki perangkat maupun jaringan internet memadai.
Karena itu, transformasi digital, menurut Triyo, tidak boleh hanya berorientasi pada modernisasi, melainkan juga pemerataan akses.
Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab menghadirkan pendidikan berkeadilan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah semata.
Sekolah, keluarga, dunia usaha, hingga masyarakat sipil harus membangun kolaborasi melalui beasiswa, pendampingan belajar, penguatan literasi, serta perhatian terhadap peserta didik yang rentan.
Bagi Triyo, ukuran keberhasilan pendidikan tidak cukup dilihat dari tingginya angka kelulusan atau capaian akademik.
Pendidikan sejati adalah ketika setiap anak merasa dihargai, memiliki kesempatan yang sama, dan mampu berkembang sesuai potensinya.
“Ketika pendidikan mampu memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena kondisi yang tidak dipilihnya, saat itulah kita sedang membangun fondasi peradaban yang lebih manusiawi, bermartabat, dan berkemajuan,” pungkasnya.
Dalam pandangan Triyo, pendidikan berkeadilan bukan sekadar agenda pembangunan sektor pendidikan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Sebab, negara yang gagal memberi kesempatan setara kepada seluruh anak-anaknya sesungguhnya sedang kehilangan talenta terbaik yang bisa menjadi penggerak kemajuan Indonesia. ( Eno).
