Pontianak | Serulingmedia.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Supadio Pontianak melaporkan adanya peningkatan signifikan jumlah titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Barat. Sejak 23 hingga pagi Kamis, 24 Juli 2025, tercatat sebanyak 441 titik panas terdeteksi tersebar di berbagai wilayah Kalbar.
“Jumlah ini terus mengalami peningkatan sejak beberapa hari terakhir,” ungkap Prakirawan BMKG Supadio Pontianak, Supriyadi.
Peningkatan titik panas ini berdampak langsung pada kondisi lingkungan, terutama di wilayah Kabupaten Kubu Raya. BMKG mencatat penurunan tajam jarak pandang mendatar akibat kabut asap.
“Pagi ini, jarak pandang mendatar di Kubu Raya hanya berada di kisaran 100 meter,” jelas Supriyadi.
Selain gangguan jarak pandang, kualitas udara di beberapa wilayah juga turut menurun. Berdasarkan pantauan PM 2.5, wilayah Mempawah dan Kubu Raya kini masuk kategori tidak sehat.
“Dari hasil pemantauan, kualitas udara di dua wilayah tersebut berada dalam level tidak sehat, dan hal ini patut menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
BMKG juga memperingatkan bahwa kondisi cuaca kering dengan curah hujan yang minim diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir Juli 2025. Selain itu, indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah.
“Kami perkirakan kondisi ini masih akan berlanjut hingga 31 Juli mendatang,” ujar Supriyadi.
Merespons situasi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bersama sejumlah instansi pusat.
Kepala BPBD Kalbar, Ansfridus Juliardi Andjioe, melalui Kepala Satuan Tugas Informasi Bencana, Daniel, menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan karhutla di lapangan.
“Koordinasi dilakukan untuk memastikan pola penanganan karhutla yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar berjalan optimal, serta mengidentifikasi berbagai kendala teknis di lapangan,” terang Daniel.
Pihaknya berharap kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat mitigasi risiko karhutla yang kini mulai mengganggu aktivitas masyarakat serta berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan publik.
Pemerintah dan masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan aktivitas pembakaran terbuka di lahan kering untuk mencegah meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan.( Pol/Eno).
