Prof La Ode Husen: Kecepatan Presiden Mengonsolidasikan Kekuasaan Harus Tetap dalam Koridor Konstitusi

Mekkah | Serulingmedia.com – Prof. La Ode Husen, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI Makassar, yang saat ini sedang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci Mekkah, menyampaikan pandangan akademis mengenai konsolidasi kekuasaan pemerintahan dalam perspektif Hukum Tata Negara (HTN).

Menurut La Ode Husen, narasi adu kecepatan dan kekuatan dalam perebutan kekuasaan tidak semestinya dipahami hanya sebagai pertarungan politik taktis.

Dalam perspektif ketatanegaraan, persoalan tersebut berkaitan dengan penggunaan kewenangan konstitusional untuk menjaga stabilitas pemerintahan (executive governance).

Ia menegaskan, kecepatan bertindak seorang kepala negara dan kepala pemerintahan harus diukur dari sejauh mana instrumen hukum dimanfaatkan secara sah untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memiliki legitimasi demokratis melalui pemilihan umum dan legitimasi yuridis berdasarkan UUD 1945.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan legitimasi tersebut, menurut La Ode Husen, presiden yang sah tidak perlu terjebak dalam perebutan kekuasaan secara politik. Yang diperlukan adalah penggunaan kewenangan resmi (exercise of power) sesuai mandat konstitusi.

Kewenangan Presiden Bukan Kekuasaan Tanpa Batas

La Ode Husen juga menyoroti kedudukan presiden dalam mengendalikan instrumen negara dan birokrasi pemerintahan.

Pasal 10 UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Sementara kewenangan terkait pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI maupun Kapolri harus dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks tersebut, kecepatan presiden mengambil keputusan memang diperlukan untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif. Namun, efektivitas tidak boleh menggeser prinsip pembatasan kekuasaan.
La Ode Husen mengingatkan, kecepatan tanpa pengawasan justru berpotensi melahirkan tindakan yang melampaui kewenangan konstitusional (unconstitutional overreach).

Karena itu, setiap penataan pejabat, restrukturisasi kelembagaan, maupun langkah penegakan hukum wajib berlandaskan supremasi hukum (rule of law) dan prinsip proses hukum yang semestinya (due process of law).

Checks and Balances Menjadi Penjaga Demokrasi

Persoalan lain yang menjadi perhatian La Ode Husen adalah pentingnya menjaga keseimbangan antarlembaga negara.

Menurut dia, konsolidasi kekuasaan tidak boleh berkembang menjadi pemusatan kekuasaan yang mengabaikan independensi lembaga negara lainnya.

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, harus tetap independen.

Demikian pula lembaga pengawas independen harus dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya tanpa intervensi kekuasaan eksekutif.

Dalam perspektif hukum tata negara, mekanisme checks and balances bukan penghambat efektivitas pemerintahan.

Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan instrumen untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam batas konstitusi.

Tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, kecepatan pengambilan keputusan berisiko berubah menjadi pemusatan kekuasaan yang mengancam prinsip demokrasi dan negara hukum.

Produk Hukum Menjadi Instrumen Konsolidasi

Lebih lanjut, La Ode Husen menjelaskan bahwa konsolidasi pemerintahan yang memiliki kepastian hukum harus dituangkan melalui instrumen hukum formal.

Peraturan Presiden (Perpres), misalnya, dapat digunakan untuk mengatur dan menata organisasi kementerian maupun lembaga sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) memiliki persyaratan konstitusional tersendiri.

Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Penggunaannya harus didasarkan pada kondisi objektif yang memenuhi persyaratan konstitusional, bukan semata-mata untuk mempercepat konsolidasi politik atau mengamankan kepentingan kekuasaan.

Dengan demikian, setiap instrumen hukum harus digunakan secara cermat, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ujian Kekuasaan Ada pada Kepatuhan terhadap Konstitusi

Bagi La Ode Husen, persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan bukan sekadar siapa yang paling cepat menguasai instrumen kekuasaan, melainkan bagaimana kewenangan itu digunakan secara sah, terukur, dan bertanggung jawab.

Konsolidasi kekuasaan dalam sistem presidensial harus berjalan seiring dengan penguatan supremasi hukum.

Presiden memang memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan, tetapi mandat tersebut sekaligus mengandung kewajiban untuk menghormati pembatasan kekuasaan.

Kecepatan mengambil keputusan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur hukum. Stabilitas pemerintahan juga tidak boleh dibangun dengan melemahkan independensi lembaga negara.

Karena itu, ujian utama dalam hukum tata negara bukan hanya seberapa cepat kekuasaan dapat dikonsolidasikan, melainkan seberapa tertib dan konstitusional kekuasaan tersebut dijalankan.

Kekuasaan yang efektif membutuhkan kepastian hukum, sedangkan kekuasaan yang demokratis membutuhkan pengawasan. Tanpa keduanya, konsolidasi pemerintahan justru berisiko membuka ruang terjadinya krisis konstitusional. ( Yahya Patta/ Buang supeno)