Minahasa | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan tiga tantangan utama yang saat ini dihadapi jajarannya dalam menyelenggarakan layanan pertanahan nasional.
Ketiga tantangan itu meliputi percepatan sertipikasi tanah, penyertipikatan bidang tanah yang telah terpetakan namun belum bersertipikat, serta peningkatan kualitas data pertanahan.
Hal itu disampaikan Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Minahasa, Kamis (17/07/2025).
Ia menekankan pentingnya reformasi sistem dan penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk mengatasi tantangan tersebut.
“Seluruh proses bisnis harus disederhanakan dan didukung oleh teknologi informasi. Dari sisi SDM, struktur jabatan harus berbasis meritokrasi dan transparan, agar kerja-kerja pertanahan berjalan efektif dan akuntabel,” tegas Nusron Wahid.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024, layanan pertanahan di Sulawesi Utara memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah, dengan capaian penerimaan BPHTB mencapai Rp124,4 miliar dan pencatatan Hak Tanggungan senilai Rp4,2 triliun. Dari total 7,8 juta layanan pertanahan secara nasional, sekitar 52.000 di antaranya berasal dari Sulut.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga menyoroti pentingnya penguatan komunikasi publik di tengah maraknya disinformasi di era post-truth.
“Semua jajaran harus jadi garda terdepan dalam menjelaskan kebijakan, meluruskan hoaks, dan menjaga nama baik institusi. Jangan hanya bergantung pada satu-dua orang saja,” tandasnya.
Ia pun mengajak seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk bekerja dengan semangat integritas, akurasi, dan kecepatan, serta menjadikan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC) sebagai fondasi utama dalam setiap proses layanan.
Sebelum memberikan pengarahan, Menteri Nusron melakukan penandatanganan prasasti sebagai bentuk peresmian renovasi sejumlah gedung kantor, yaitu Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Ia juga menerima paparan capaian kinerja dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulut, Erry Juliani Pasoreh.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, serta seluruh pejabat administrator dan sejumlah pejabat pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulut.
Dengan pengarahan ini, diharapkan reformasi layanan pertanahan di Sulut semakin terarah, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.( Eno).
