Batu | Serulingmedia.com – Ancaman krisis air bersih mulai menghantui Kota Batu. Penurunan debit hingga 8 liter per detik (LPS) memaksa DPRD melalui Komisi B bersama Perumdam Among Tirto bergerak cepat mencari solusi, salah satunya dengan mengkaji pemanfaatan Sumber Genengan.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi B DPRD Kota Batu bersama Perumdam, kepala desa, lurah, serta dua camat di ruang rapat pimpinan, Rabu (6/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi B Asmadi, didampingi Sekretaris Bambang Pramono.
Direktur Perumdam Among Tirto, Achmad Yusuf, mengungkapkan bahwa kondisi pasokan air saat ini terus mengalami penurunan signifikan. Dalam lima bulan terakhir, debit inlet di Tandon Beji turun dari 38 LPS menjadi 30 LPS.
“Penurunan 8 LPS ini setara dengan kehilangan layanan untuk sekitar 800 pelanggan. Ini kondisi yang sangat menyulitkan kami dalam distribusi air, khususnya di wilayah Beji, Mojorejo, dan Pendem,” ujarnya.
Menurutnya, Sumber Genengan menjadi opsi paling rasional dan taktis. Selain jaraknya hanya sekitar 320 meter dari jaringan eksisting di Jalan Patimura, dukungan warga sekitar juga dinilai kuat.
Dari total limpasan air mencapai sekitar 101 LPS, Perumdam hanya berencana memanfaatkan sekitar 4,7 LPS atau kurang dari 8 persen, masih jauh di bawah batas maksimal regulasi sebesar 20 persen.
“Secara teknis dan regulasi, ini sangat memungkinkan. Bahkan air yang terbuang di limpasan masih jauh lebih besar dibanding yang akan kami manfaatkan,” tegas Yusuf.
Namun demikian, rencana tersebut belum sepenuhnya mendapat restu petani setempat. Sebagian petani masih khawatir pemanfaatan sumber air akan berdampak pada kebutuhan irigasi, terutama saat musim kemarau.
Anggota Komisi B, Didik Machmud, menekankan pentingnya pembuktian konkret di lapangan.
“Kami apresiasi inovasi ini, tapi masyarakat butuh bukti. Harus diukur debit saat musim hujan dan kemarau agar petani yakin tidak dirugikan,” katanya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi B lainnya, Junet, yang menyebut inovasi Perumdam sebagai langkah tepat di tengah keterbatasan layanan yang saat ini baru menjangkau sekitar 29 persen masyarakat.
“Komisi B mendukung penuh, tapi harus ada sinergi dengan OPD lain dan solusi konkret atas kekhawatiran petani,” ujarnya.
Dalam rapat itu juga terungkap sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari buruknya kondisi dam yang tidak terawat, sedimentasi hingga 80 cm, hingga sistem irigasi konvensional yang menyebabkan banyak air terbuang.
Perumdam bahkan telah melakukan pembersihan dan normalisasi awal untuk membuktikan bahwa debit air dapat meningkat jika dikelola dengan baik.
Achmad Yusuf menegaskan pihaknya siap melakukan uji coba terbuka dengan melibatkan DPRD dan petani.
“Kami ingin buktikan bahwa pemanfaatan Sumber Genengan tidak akan mengganggu kebutuhan petani. Bahkan akan lebih optimal jika sistemnya ditata bersama,” tegasnya.
Sebagai langkah pengamanan, Perumdam juga akan memasang alat kontrol debit (watchshot) di tandon. Jika terjadi kekurangan air bagi petani saat musim kemarau, distribusi bisa diatur melalui sistem buka-tutup kran.
Rapat tersebut menghasilkan kesepahaman awal bahwa pemanfaatan Sumber Genengan perlu dilanjutkan dengan kajian lebih mendalam dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
DPRD pun mendorong agar inovasi pencarian sumber air baru terus dikembangkan, sekaligus memastikan kebutuhan petani tetap menjadi prioritas utama di tengah ancaman krisis air yang kian nyata.( Eno).
