Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang Tekankan Pentingnya Edukasi Politik
Malang | Serulingmedia.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menekankan pentingnya edukasi politik, terutama berkaitan dengan fenomena mahar politik yang saat ini banyak disalahpahami oleh masyarakat.
Dalam acara sinau bareng di sekretariat PWI Malang Raya pada Kamis (4/7/2024), Made menjelaskan bahwa tidak ada mahar apapun yang harus dipenuhi oleh tokoh yang ingin mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk dapat diusung sebagai calon kepala daerah.
“Yang ada itu cost politik, bukan mahar politik. Jadi tolong dibedakan. Kalau mahar politik itu jelas tidak ada,” tegas Made.
Made menekankan seluruh tokoh yang mendaftar ke PDI Perjuangan untuk diusung menjadi calon dalam pilkada, diberi pemahaman terkait cost politik yang dibutuhkan untuk persiapan proses pilkada dan kampanye, termasuk pelatihan bagi saksi hingga di masing-masing TPS.
“Berkaca dari tahun 2018, ada sekitar 1.400-an TPS. Itu biaya per cost per TPS Rp 500 ribu. Itu dikalikan saja sudah Rp 750 juta,” jelas Made.
Selain itu, ada cost yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan sosialisasi atau kampanye, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RW dan ranting. Mengacu pada gelaran serupa di tahun 2018, cost politik yang dibutuhkan sekitar Rp 4 miliar.
“Inilah yang harus dipahami oleh semua calon wali kota yang mendaftar ke PDI Perjuangan. Ini pun harus dilaporkan, dan nanti partai juga akan menyesuaikan dengan RAB (rencana anggaran biaya). Intinya, yang disiapkan calon yang bersangkutan nanti akan kembali ke dirinya sendiri,” urai Made.
Made mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab moral bagi seluruh partai politik di Kota Malang.
“Untuk mensosialisasikan agar tidak terjebak pada fenomena mahar politik. Juga termasuk untuk menghilangkan money politik.” Lanjutnya.
“Saya menginginkan semua parpol memiliki tanggung jawab moral, yakni menyuguhkan calon yang terbaik. Kata-kata terbaik ini tidak gampang. Pertama, kapasitasnya, mampu tidak memimpin Kota Malang,”pungkasnya. (Har/Eno)






