Batu | Serulingmedia.com – Warga Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dibuat resah dengan kondisi kabel yang menjuntai hingga ke tanah dan melintang di atas trotoar tepat di depan SMP Negeri 3 Beji.
Kondisi tersebut dinilai membahayakan pejalan kaki, terutama para siswa yang setiap hari melintas di lokasi itu.
Pantauan di lapangan, kabel terlihat diikat sembarangan dan melintang di jalur trotoar yang baru saja selesai dibangun meski sebelumnya mengalami keterlambatan penyelesaian lebih dari satu bulan.
Camat Junrejo, Parman, menegaskan bahwa pelaksana proyek seharusnya bertanggung jawab terhadap penataan kabel agar tidak membahayakan masyarakat.
Ia meminta agar kondisi tersebut segera ditertibkan.
“Harus ditertibkan, jangan sampai membawa korban. Apalagi ini tepat di depan sekolah, banyak siswa yang melintas,” ujar Parman, Selasa (21/4/2026).
Sorotan juga datang dari anggota DPRD Kota Batu, Didik Machmud. Ia mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek trotoar dan pagar di depan SMPN 3 Beji yang dinilai masih menyisakan persoalan.
Menurutnya, meski proyek telah dinyatakan selesai, kondisi di lapangan justru menunjukkan adanya hal yang janggal, yakni keberadaan kabel di atas trotoar.
“Kami ingin mengevaluasi pembangunan trotoar dan pagar depan SMP 3. Memang sudah selesai walaupun terlambat lebih dari satu bulan, tetapi masih menyisakan tanda tanya. Kami setiap hari lewat situ dan melihat belum ada pembenahan,” ungkap Didik.
Ia mengaku telah turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi tersebut dan menemukan adanya kabel yang melintang di atas trotoar.
“Saya kurang tahu itu kabel Telkom, PLN, atau apa. Tapi yang jelas keberadaan kabel ini sangat mengganggu dan berpotensi membahayakan,” tegasnya.
ketidakjelasan asal kabel—apakah milik Telkom, PLN, atau pihak lain—menurut Didik menjadi bukti lemahnya manajemen utilitas di ruang publik.
Dalam tata kelola kota yang baik, setiap elemen infrastruktur harus terintegrasi dan terdata dengan jelas. Ketika hal ini diabaikan, yang muncul adalah kekacauan visual sekaligus ancaman keselamatan.
ia mempertanyakan kualitas dan penyelesaian proyek trotoar serta pagar di depan SMPN 3 Beji.
Keterlambatan penyelesaian yang melebihi satu bulan seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan justru menyisakan persoalan baru yang lebih membahayakan.
Temuan adanya kabel di atas trotoar menunjukkan bahwa koordinasi antar pihak—baik kontraktor, penyedia layanan kabel, maupun instansi terkait—tidak berjalan optimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Batu, Dr. Esty Dwiastuti, ST, SH, MT, belum memberikan tanggapan.
Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak mendapat respons, dan panggilan telepon juga tidak dijawab.
Saat didatangi ke kantor, petugas penerima tamu menyebutkan bahwa pertemuan sulit dilakukan tanpa janji terlebih dahulu.
Hingga berita ini diturunkan, kabel yang menjuntai di trotoar depan SMPN 3 Beji masih belum ditertibkan dan terus menjadi kekhawatiran warga sekitar.
Di sisi lain, sulitnya mengakses klarifikasi dari Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Dr. Esty Dwiastuti, memperlihatkan persoalan klasik dalam birokrasi: minimnya responsivitas terhadap aduan publik.
Padahal, dalam konteks pelayanan publik, keterbukaan dan kecepatan respons menjadi indikator utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kasus ini seharusnya menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Batu untuk tidak sekadar mengejar target fisik pembangunan, tetapi juga memastikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan fungsi infrastruktur.
Trotoar bukan hanya pelengkap jalan, melainkan simbol keberpihakan pada pejalan kaki—kelompok yang seringkali terpinggirkan dalam perencanaan kota.
Jika persoalan sederhana seperti kabel menjuntai saja tidak mampu ditangani dengan cepat, maka wajar jika publik mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjamin keselamatan warganya.
Jangan sampai pembangunan yang menghabiskan anggaran justru berujung pada potensi kecelakaan yang sebenarnya bisa dicegah.
Pada akhirnya, keselamatan publik bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Dan setiap kelalaian, sekecil apa pun, bisa berujung pada konsekuensi besar.
Pemerintah, kontraktor, dan semua pihak terkait harus segera berbenah sebelum trotoar yang seharusnya menjadi jalur aman berubah menjadi titik rawan yang memakan korban.( Eno).
