Jakarta | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan komitmennya untuk menuntaskan proses sertipikasi tanah wakaf yang belum terdaftar.
Hal ini disampaikan Nusron dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Halal Bihalal Dewan Masjid Indonesia (DMI), yang digelar di Tavia Heritage Hotel, Jakarta, pada Sabtu (17/05/2025).
“Kami bertekad dalam lima tahun ini minimal 90% dari tanah wakaf yang belum terdaftar bisa kita tuntaskan. Dengan adanya MoU ini, kami Kementerian ATR/BPN pun merasa sangat terbantu,” ujar Nusron usai menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dan DMI.
Data Kementerian Agama mencatat terdapat 561.909 bidang tanah wakaf di seluruh Indonesia, namun baru 267.994 bidang yang telah terdaftar dengan total luas 25.874 hektare—setara dengan 47,6%. Sementara itu, sepanjang tahun 2025 ini, baru 2.411 bidang tanah wakaf yang berhasil disertipikasi.
Sebagai upaya percepatan, sejak 1 Maret 2025, Kementerian ATR/BPN telah membuka loket khusus untuk pelayanan sertipikasi tanah wakaf, yayasan, dan organisasi masyarakat.
Langkah ini diambil guna memangkas waktu pengurusan yang selama ini dinilai terlalu panjang.
“Setiap tahun kami mengeluarkan sekitar 7 juta sertipikat, termasuk melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk itu, kami perlu mekanisme percepatan agar tanah wakaf tidak menumpuk dalam antrean,” jelas Nusron.
Penandatanganan MoU ini menandai penguatan sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan DMI, tidak hanya dalam pendaftaran tanah, tetapi juga pemberian asistensi hukum untuk mencegah dan menangani persoalan pertanahan yang melibatkan aset DMI.
Ketua Umum DMI, M. Jusuf Kalla, menegaskan bahwa sertipikasi tanah wakaf menjadi prioritas utama organisasi yang ia pimpin pada periode 2024–2025. Ia mengingatkan pentingnya legalitas tanah wakaf demi mencegah potensi konflik di kemudian hari.
“Di masjid jarang terjadi konflik, tapi di sekolah sering terjadi sengketa antara ahli waris pewakif. Kami tidak ingin hal serupa terjadi di masjid-masjid,” ujar Jusuf Kalla.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain mantan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta para anggota DMI dari seluruh Indonesia dan perwakilan berbagai lembaga keagamaan.(Sar)
