Jakarta | Serulingmedia.com – Transformasi pelayanan pertanahan tidak boleh berhenti sebagai rancangan di atas kertas.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Dermawan, meminta seluruh jajaran bergerak dalam satu visi untuk memastikan perubahan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Dalu Agung saat memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dalu Agung menilai kesamaan pemahaman dan pola pikir menjadi fondasi penting dalam menjalankan agenda transformasi Kementerian ATR/BPN.
“Saya minta kita semua satu pemahaman, satu pemikiran yang sama, tapi juga harus memikirkan semuanya. Kita punya rancangan dan rancangan itu harus kita wujudkan bersama-sama agar transformasi ini benar-benar terasa,” tegas Dalu Agung.
Menurutnya, jajaran Sekretariat Jenderal tidak cukup hanya memahami kebijakan. Setiap unit kerja harus mengambil peran untuk memastikan program transformasi berjalan sesuai tujuan.
Tiga Agenda Besar Transformasi
Kementerian ATR/BPN tengah mempercepat transformasi pelayanan melalui tiga agenda utama, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Ketiga transformasi tersebut diarahkan untuk menciptakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
Dalu Agung menegaskan, keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada kemampuan seluruh unsur organisasi menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata.
“Kita harus mendukung dan memastikan seluruh program Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik. Kita harus hadir sebagai garda depan yang memastikan kebijakan sampai ke lapangan dengan benar,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan posisi Sekretariat Jenderal sebagai salah satu penggerak utama dalam memastikan agenda transformasi berjalan secara terkoordinasi.
Pelayanan Menjadi Wajah Institusi
Dalu Agung mengatakan, kualitas pelayanan akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN.
Semakin baik pelayanan yang diberikan, semakin besar peluang terbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap institusi pertanahan.
Sebaliknya, kebijakan transformasi tidak akan memiliki makna apabila perubahan tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat dalam proses mendapatkan pelayanan.
Karena itu, ia meminta jajaran Sekretariat Jenderal memastikan setiap program berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata.
Rapat evaluasi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengukur pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Jenderal serta memperkuat dukungan terhadap tiga agenda transformasi, yaitu Peralihan Hak Terintegrasi, Pengukuran Terjadwal, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Rapat dihadiri Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
Bagi Dalu Agung, keberhasilan transformasi pada akhirnya bukan hanya diukur dari perubahan sistem dan prosedur.
Ukuran paling nyata adalah ketika masyarakat merasakan pelayanan pertanahan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih pasti.
Transformasi pun kini diuji: apakah benar-benar sampai ke masyarakat atau sekadar berhenti sebagai rancangan birokrasi. ( Sar)
