Nusron Wahid: Pejabat Publik Harus Siap Dikritik, Kebijakan Wajib Dievaluasi
Yogyakarta | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam memperbaiki kualitas kebijakan publik. Menurutnya, pejabat publik harus memiliki kesiapan menerima kritik demi kepentingan masyarakat luas.
Pernyataan tersebut disampaikan Nusron saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” yang diselenggarakan oleh Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026).
“Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Nusron di hadapan peserta yang didominasi mahasiswa.
Dalam dialog yang digelar bertepatan dengan Bulan Pancasila tersebut, Nusron mengajak generasi muda menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik merupakan salah satu bentuk implementasi Pancasila dalam proses penyusunan kebijakan negara.
“Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan sudah sesuai atau tidak. Sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak. Kalau belum, ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan Pancasila,” katanya.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin malam itu juga bertepatan dengan momentum Malam Tahun Baru Islam. Nusron mengajak peserta menjadikan pergantian tahun hijriah sebagai sarana introspeksi untuk terus melakukan perbaikan diri.
“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung,” tuturnya.
Ia menilai prinsip tersebut juga harus diterapkan dalam tata kelola pemerintahan. Setiap kebijakan, kata Nusron, perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” ujarnya.
KOPDAR Bareng Mas Dar juga menghadirkan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko. Namun, dialog yang berlangsung sekitar 30 menit itu akhirnya dihentikan lebih awal karena situasi di lokasi dinilai sudah tidak kondusif.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sepyo Achanto, beserta jajaran.
Kegiatan itu menjadi ruang dialog antara pemerintah dan kalangan akademisi untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila sekaligus menegaskan pentingnya kritik publik sebagai instrumen perbaikan kebijakan negara.( Sar)
