Makassar | Serulingmedia.com — Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp17.508 per dolar AS dinilai bukan sekadar gejolak biasa di pasar keuangan global.
Kondisi tersebut bahkan telah melampaui asumsi makro dalam APBN 2026 dan menjadi sinyal serius bahwa tekanan terhadap perekonomian Indonesia semakin kompleks.
Hal itu disampaikan Prof. Dr. H. Mahfud Nurnajamuddin, SE., MM. yang juga sebagai Asisten Direktur II Program Pascasarjana UMI Makassar.
Menurutnya, pemerintah perlu bergerak cepat dan terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah menguatnya dolar AS serta meningkatnya ketidakpastian global.
Menurut Prof. Mahfud Nurnajamuddin, langkah pemerintah mengaktifkan Bond Stabilization Fund (BSF) merupakan kebijakan strategis yang patut diapresiasi.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.
“Ketika yield SBN meningkat tajam, investor asing berpotensi mengalami capital loss. Jika kondisi ini dibiarkan, arus keluar modal asing dapat semakin besar dan memperparah tekanan terhadap rupiah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, BSF menjadi instrumen penting untuk menahan lonjakan yield melalui intervensi di pasar obligasi menggunakan dana cadangan seperti Sisa Anggaran Lebih (SAL).
Tujuannya menjaga stabilitas harga obligasi agar investor tidak panik dan tetap mempertahankan investasinya di Indonesia.
Namun demikian, Mahfud Nurnajamuddin menegaskan bahwa intervensi di pasar obligasi hanya bersifat jangka pendek.
Persoalan utama yang sedang dihadapi rupiah jauh lebih luas dibanding sekadar fluktuasi pasar keuangan.
Penguatan dolar AS saat ini, lanjutnya, dipicu oleh tingginya suku bunga global, ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga meningkatnya preferensi investor terhadap aset safe haven. Akibatnya, hampir seluruh mata uang negara berkembang ikut mengalami tekanan, termasuk rupiah.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan intervensi teknis di pasar keuangan. Ia menekankan perlunya langkah strategis yang lebih menyeluruh untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pertama, pemerintah dan Bank Indonesia harus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar pasar memperoleh sinyal kebijakan yang konsisten.
Menurutnya, pasar tidak hanya melihat kemampuan pemerintah menyediakan likuiditas, tetapi juga membaca kredibilitas kebijakan ekonomi secara keseluruhan.
Kedua, pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal negara melalui pengendalian defisit anggaran, pengelolaan utang yang hati-hati, serta mengarahkan belanja negara pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Negara dengan fundamental fiskal yang kuat cenderung lebih dipercaya investor meskipun sedang menghadapi tekanan global,” katanya.
Ketiga, Indonesia harus memperkuat fundamental sektor riil dengan meningkatkan ekspor bernilai tambah, mempercepat hilirisasi industri, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri agar kemampuan menghasilkan devisa semakin kuat.
Selain itu, Mahfud Nurnajamuddin juga menyoroti pentingnya memperkuat basis investor domestik agar pasar keuangan nasional tidak terlalu rentan terhadap perubahan sentimen global.
Ketergantungan tinggi terhadap investor asing dinilai membuat pasar obligasi dan nilai tukar mudah bergejolak ketika terjadi capital outflow.
Ia menilai penguatan peran investor domestik, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan nasional menjadi langkah penting untuk menciptakan stabilitas pasar yang lebih berkelanjutan.
Di sisi lain, dampak pelemahan rupiah terhadap masyarakat juga perlu mendapat perhatian serius. Kenaikan dolar AS berpotensi meningkatkan harga barang impor, biaya produksi industri, hingga tekanan inflasi.
Dunia usaha, khususnya UMKM, menjadi kelompok yang cukup rentan karena masih bergantung pada bahan baku impor.
“Jika kondisi ini berlangsung lama, daya beli masyarakat dapat melemah dan pertumbuhan ekonomi ikut melambat,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan stabilitas ekonomi tidak hanya dijaga di pasar keuangan, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui pengendalian harga pangan, stabilitas energi, dan dukungan terhadap sektor usaha kecil.
Pada akhirnya, Mahfud Nurnajamuddin menilai pelemahan rupiah seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi Indonesia untuk membangun struktur ekonomi yang lebih mandiri, produktif, dan tidak terlalu bergantung pada arus modal asing jangka pendek.
“Stabilitas rupiah bukan hanya soal menjaga angka kurs, tetapi juga tentang membangun kepercayaan terhadap kekuatan fundamental ekonomi nasional dan masa depan Indonesia,” tutupnya. ( Yah/Eno).
