Malang | Serulingmedia.com – Setiap 2 Mei, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Spanduk terpasang, upacara digelar, dan nama Ki Hadjar Dewantara kembali digaungkan sebagai pelopor pendidikan nasional. Namun di balik kemeriahan itu, muncul satu pertanyaan mendasar: sejauh mana janji pendidikan yang adil dan merata benar-benar telah diwujudkan?
Plt. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Zainal Habib, M.Hum, menilai Hardiknas seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Momentum ini, menurutnya, harus menjadi ruang refleksi nasional yang jujur dan berani untuk mengukur capaian sekaligus mengakui kekurangan sistem pendidikan Indonesia.
“Pendidikan bukan sekadar soal angka partisipasi atau pembangunan fisik sekolah. Ia adalah soal keadilan, kualitas, dan masa depan bangsa. Jika masih ada ketimpangan, berarti pekerjaan kita belum selesai,” tegasnya.
Akses Meningkat, Kesenjangan Masih Nyata
Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia memang mencatat kemajuan signifikan. Angka partisipasi pendidikan dasar hampir menyentuh 100 persen, dan akses ke perguruan tinggi terus meningkat. Program bantuan pendidikan dan beasiswa juga membuka peluang lebih luas bagi masyarakat.
Namun, menurut Dr. Zainal Habib, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan.
“Anak di kota besar menikmati fasilitas modern, sementara di daerah terpencil masih ada yang belajar dengan keterbatasan ruang, guru, dan akses internet. Ini bukan sekadar perbedaan, tapi ketimpangan struktural,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hak pendidikan tidak boleh ditentukan oleh lokasi geografis atau kondisi ekonomi. Jika anak di desa harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan layanan dasar, maka prinsip kesetaraan belum benar-benar terwujud.
Guru: Dipuji, Tapi Belum Dimuliakan
Di setiap peringatan Hardiknas, guru selalu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, Dr. Zainal Habib menilai penghormatan itu sering berhenti pada retorika.
Dengan jumlah lebih dari 3,3 juta tenaga pendidik di Indonesia, peran guru sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun kenyataannya, masih banyak guru menghadapi persoalan kesejahteraan, status kerja, hingga beban administrasi yang berlebihan.
“Masih ada guru honorer yang digaji jauh di bawah standar. Ini ironi. Kita menuntut mereka mencerdaskan bangsa, tapi tidak menjamin kehidupan yang layak,” kritiknya.
Selain itu, tantangan digitalisasi juga menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak guru belum sepenuhnya siap mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara optimal.
Kurikulum yang Berubah, Arah yang Belum Konsisten
Persoalan lain yang disoroti adalah seringnya perubahan kurikulum. Menurut Dr. Zainal Habib, perubahan kebijakan yang terlalu cepat justru membuat guru dan sekolah kehilangan fokus.
“Setiap pergantian kebijakan, sekolah harus beradaptasi lagi. Energi habis untuk administratif, bukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa esensi pendidikan seharusnya tetap pada pembentukan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan kesiapan menghadapi masa depan, bukan sekadar perubahan istilah atau sistem evaluasi.
Digitalisasi: Peluang Sekaligus Tantangan
Transformasi digital dalam pendidikan menjadi salah satu dampak positif pascapandemi. Banyak sekolah mulai memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar.
Namun, Dr. Zainal Habib mengingatkan bahwa digitalisasi juga menciptakan kesenjangan baru.
“Tidak semua siswa punya akses perangkat dan internet. Kalau tidak diantisipasi, teknologi justru memperlebar jurang ketimpangan,” ujarnya.
Selain itu, literasi digital juga menjadi tantangan serius. Anak-anak perlu dibekali kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh hoaks dan budaya instan.
Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja Belum Sinkron
Dr. Zainal Habib juga menyoroti kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Banyak lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan yang relevan.
“Sekolah dan kampus harus lebih adaptif. Kolaborasi dengan dunia usaha, program magang, dan pembelajaran berbasis praktik harus diperkuat,” katanya.
Menurutnya, pendidikan tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga harus mampu memberdayakan dan memerdekakan generasi muda secara ekonomi.
Pendidikan Karakter Kian Terpinggirkan
Di tengah fokus pada capaian akademik, pendidikan karakter dinilai semakin terpinggirkan. Fenomena perundungan, kekerasan, dan intoleransi di lingkungan sekolah menjadi indikator nyata.
“Bangsa ini tidak hanya butuh anak pintar, tapi juga berakhlak. Nilai kejujuran, disiplin, dan empati harus hidup dalam budaya sekolah, bukan sekadar slogan,” tegas Dr. Zainal Habib.
Saatnya Menagih Janji Pendidikan
Menurutnya, Hardiknas harus menjadi titik balik untuk memperkuat komitmen bersama. Pemerintah, daerah, dunia usaha, sekolah, dan masyarakat harus bersinergi.
Ia mengakui bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui alokasi anggaran pendidikan yang besar. Namun, efektivitas penggunaannya harus benar-benar diarahkan pada peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas, dan mutu pembelajaran.
“Evaluasi bukan bentuk pesimisme, tapi wujud optimisme bahwa kita bisa lebih baik,” ujarnya.
Pendidikan Adalah Jalan Peradaban
Di akhir analisisnya, Dr. Zainal Habib menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak diukur dari ranking semata, melainkan dari kualitas manusia yang dihasilkan.
“Jika pendidikan berhasil, kemiskinan bisa diputus, ketimpangan dipersempit, dan bangsa menjadi kuat. Tapi jika gagal, masalah sosial akan terus diwariskan,” pungkasnya.
Hari Pendidikan Nasional, lanjutnya, harus dimaknai sebagai komitmen nyata, bukan sekadar seremoni. Sebab di ruang-ruang kelas hari ini, masa depan Indonesia sedang ditentukan. ( Eno)
