Makassar | Serulingmedia.com – Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar mengulas tajam dinamika geopolitik global yang dinilainya tengah bergerak ke arah pragmatisme ekstrem melalui apa yang ia sebut sebagai strategi “diplomasi tanpa nilai agama”.
Prof La Ode menilai bahwa kekuatan besar dunia seperti Rusia dan Tiongkok sedang memainkan narasi politik yang tidak hanya menantang dominasi Barat, tetapi juga menyasar psikologi publik di negara-negara Muslim.
“Pesan yang dibangun sangat sederhana namun tajam: mereka tidak membutuhkan kesamaan Tuhan untuk membela keadilan, sementara negara-negara yang memiliki kesamaan nilai justru dinilai minim aksi nyata,” ujarnya.
Sentilan untuk Indonesia
Menurutnya, narasi tersebut secara spesifik menyasar Indonesia yang selama ini dikenal konsisten mengusung politik luar negeri bebas aktif. Kritik terhadap “retorika di mimbar internasional” dinilai sebagai upaya mendorong Indonesia agar mengambil posisi yang lebih tegas dalam konflik global.
Namun, ia menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari realitas geopolitik dan ekonomi global.
Di satu sisi, Indonesia memiliki komitmen konstitusional dalam mendukung kemerdekaan dan keadilan, termasuk isu Palestina. Di sisi lain, ketergantungan terhadap sistem ekonomi global yang didominasi Barat menjadi tantangan tersendiri.
“Indonesia tidak memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, sehingga kekuatan kita lebih pada diplomasi lunak atau soft power,” jelasnya.
Kepentingan di Balik Narasi Keadilan
Prof. La Ode Husen mengingatkan bahwa dukungan Rusia dan Tiongkok terhadap negara-negara seperti Iran tidak sepenuhnya didasari oleh moralitas.
Ia melihat adanya kepentingan strategis yang lebih besar, seperti upaya menjaga keseimbangan kekuatan global (balance of power), akses energi, hingga penguatan aliansi militer.
“Dalam politik internasional, moralitas sering kali menjadi alat legitimasi, bukan tujuan utama,” tegasnya.
Perspektif Hukum Internasional
Dari sudut pandang hukum internasional, fenomena ini menunjukkan adanya benturan antara prinsip kedaulatan negara, efektivitas institusi global, dan realitas kekuasaan.
Ia menjelaskan bahwa Rusia dan Tiongkok kerap menggunakan prinsip non-intervensi sebagaimana diatur dalam Piagam PBB untuk menolak intervensi Barat. Namun dalam praktiknya, kedua negara tersebut juga tidak lepas dari kritik atas inkonsistensi dalam penerapan prinsip tersebut.
“Ini menunjukkan bahwa hukum internasional sering kali berada dalam tarik-menarik kepentingan politik,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyoroti lemahnya efektivitas sistem global akibat dominasi negara-negara dengan hak veto. Dalam kondisi tersebut, legalitas formal sering kali kalah oleh kekuatan politik dan militer.
Solidaritas Dunia Muslim yang Terbelah
Lebih jauh, ia menilai bahwa narasi ini juga menyingkap realitas rapuhnya solidaritas dunia Islam.
Dalam wadah Organisasi Kerja Sama Islam, perbedaan kepentingan nasional dan tekanan eksternal membuat negara-negara anggota kerap tidak satu suara.
Padahal, dalam hukum internasional terdapat norma fundamental seperti jus cogens yang menegaskan larangan terhadap agresi dan pelanggaran hak asasi manusia.
“Sayangnya, kepentingan ekonomi dan tekanan politik sering kali lebih dominan dibandingkan solidaritas,” katanya.
Psywar Global dan Kebenaran Pahit
Prof. La Ode Husen menyimpulkan bahwa narasi “diplomasi tanpa nilai agama” merupakan bagian dari strategi psywar atau perang urat saraf dalam geopolitik global.
Tujuannya tidak hanya membangun citra sebagai kekuatan alternatif, tetapi juga menarik simpati publik di negara berkembang, khususnya dunia Muslim.
Strategi ini, lanjutnya, juga berpotensi menciptakan tekanan domestik bagi pemerintah negara-negara Muslim agar mengambil sikap lebih keras terhadap Barat.
“Ini adalah kritik yang sangat pedas, tetapi juga mengandung kebenaran pahit: solidaritas antarnegara sering kali menjadi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan ketakutan politik,” pungkasnya. ( Yah/Eno)
