Oleh: Dr. H. S. Carsel, Dosen di Universitas Megarezky Makassar
Makassar | Serulingmedia.com – Setiap menjelang Ramadan dan Idulfitri, satu momen yang selalu menyita perhatian publik adalah pelaksanaan sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
Forum ini menjadi penentu awal dan akhir bulan hijriah, sekaligus menjadi titik temu—atau justru titik beda—di tengah umat Islam Indonesia.
Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan saat ini, pertanyaan kritis pun mengemuka: apakah sidang isbat masih relevan? Atau justru menjadi simbol bertahannya cara lama di era yang telah dikuasai presisi teknologi?
Hari ini, manusia hidup dalam peradaban yang mampu memprediksi fenomena alam dengan tingkat akurasi tinggi.
Dalam bidang Astronomi, posisi bulan, matahari, hingga potensi gerhana dapat dihitung jauh hari sebelumnya tanpa meleset. Bahkan dalam praktik sehari-hari, prediksi cuaca yang kompleks pun kini menjadi konsumsi publik dengan tingkat kepercayaan yang semakin tinggi.
Namun ironinya, dalam penentuan awal Ramadan, pendekatan observasi langsung atau rukyatul hilal masih menjadi bagian penting dalam sidang isbat.
Metode ini, meski memiliki dasar historis dan religius yang kuat, tidak lepas dari keterbatasan: faktor cuaca, posisi geografis, hingga subjektivitas pengamat.
Di sinilah muncul perbedaan yang setiap tahun berulang, khususnya dengan Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomis.
Hisab menawarkan kepastian, konsistensi, dan kemampuan perencanaan jauh hari. Sementara rukyat menawarkan dimensi tradisional dan kehati-hatian berbasis pengamatan langsung.
Perbedaan metode ini sejatinya bukan persoalan benar atau salah, melainkan soal pendekatan. Namun dalam praktik sosial, perbedaan ini kerap menjelma menjadi polarisasi. Umat terbelah dalam waktu yang seharusnya menjadi momentum persatuan.
Ada yang berpuasa lebih dulu, ada yang mengakhiri lebih lambat. Bahkan dalam suasana Idulfitri, perbedaan ini terasa nyata di tengah masyarakat.
Di sisi lain, tidak adil pula jika sidang isbat semata-mata disebut sebagai “ritual kuno”. Ia juga merupakan ruang dialog antara ulama, ahli falak, dan pemerintah.
Sebuah upaya menjaga legitimasi keagamaan sekaligus otoritas negara dalam urusan publik. Namun, pertanyaannya tetap sama: apakah mekanisme ini masih menjadi solusi terbaik di era modern?
Banyak negara Muslim telah mulai mengintegrasikan hisab sebagai metode utama, tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat. Ini menunjukkan bahwa sains dan agama bukanlah dua kutub yang harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan beriringan.
Indonesia, dengan keragaman ormas dan tradisinya, memang memiliki kompleksitas tersendiri. Namun kompleksitas itu tidak boleh menjadi alasan untuk stagnasi.
Justru di sinilah diperlukan keberanian untuk mengevaluasi, menyelaraskan, dan mencari titik temu yang lebih inklusif.
Sidang isbat seharusnya tidak sekadar menjadi forum penentuan tanggal, tetapi juga ruang refleksi: bagaimana umat bisa melangkah bersama di tengah perbedaan.
Apakah akan terus bertahan dalam dualisme metode, atau mulai merumuskan pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan?
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang hilal terlihat atau tidak. Ini tentang bagaimana umat Islam Indonesia memaknai persatuan di tengah kemajuan zaman. Sebab di era modern, tantangan terbesar bukan lagi keterbatasan pengetahuan, melainkan kemauan untuk berubah.
