Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Keadilan sebagai Kunci Kepemimpinan
Semarang | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya prinsip keadilan bagi seorang pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (07/03/2026).
Dalam tausiah menjelang azan magrib, Menteri Nusron mengingatkan para pejabat negara yang hadir agar senantiasa menjunjung tinggi keadilan dan berpegang pada aturan yang berlaku.
“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Nusron.
Ia menilai, tidak sedikit pejabat yang tersesat dalam mengambil keputusan karena terlalu mengedepankan sentimen perasaan.
Menurutnya, sentimen tersebut kerap muncul akibat kedekatan organisasi atau ikatan emosional, seperti berasal dari organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan yang sama.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi memengaruhi objektivitas seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan. Karena itu, seorang pemimpin harus mampu menjaga jarak dari kepentingan emosional demi menjaga keadilan dalam pengambilan keputusan.
“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” tutur Nusron.
Ia juga menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam pemerintahan tercermin dari kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin, menurutnya, harus mampu memberikan kemudahan sekaligus manfaat bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa kebijakan pemerintah perlu dirumuskan secara aplikatif, efektif, dan efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyoroti tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi refleksi untuk menghadirkan pemerintahan yang baik, efektif, dan bersih. Di sisi lain, daerah juga perlu membangun kekhasan dan kemandirian ekonomi masing-masing.
“Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujar Rifqinizamy.
Acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rahmat Bagja; para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah; anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah; keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI); serta berbagai mitra kerja Komisi II DPR RI di Jawa Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron hadir didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR), Einstein Al Makarima Mohammad; serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kartono Agustiyanto. (Sar)
