Batu | Serulingmedia.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Batu menyoroti masih kuatnya ego sektoral di lingkungan organisasi perangkat daerah (SKPD) dan menyatakan dukungan penuh terhadap ketegasan Wali Kota Batu yang ditunjukkan dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Batu, Didik Machmud, menilai kemarahan wali kota dalam forum tersebut merupakan hal yang wajar dan justru mencerminkan kondisi riil kinerja SKPD di lapangan.
“Saya kira apa yang disampaikan wali kota itu sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan. Kalau tidak sesuai fakta, tentu tidak mungkin disampaikan, apalagi ini menyangkut rumah tangga pemerintahan dan kinerja SKPD,” ujar Didik usai mengikuti Forum Konsultasi Publik RKPD di Hotel Aston Batu, Rabu (18/2/2026).
Didik menegaskan, hingga kini kinerja SKPD Pemkot Batu masih cenderung ego sektoral, berada di zona nyaman, minim inovasi, serta belum menunjukkan terobosan yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Masih banyak SKPD yang kerjanya santai-santai di zona nyaman. Tidak punya inovasi, tidak punya terobosan, bahkan kegiatannya sangat bergantung pada APBD,” tegasnya.
Ia mencontohkan lambannya penerapan Gate parkir di kawasan Alun-Alun dan Pasar Batu, yang menurutnya sejak pertengahan 2025 hingga kini belum menunjukkan hasil nyata.
“Alasannya selalu CSR dan sebagainya. Padahal di situ seharusnya ada inovasi. Jangan hanya menunggu anggaran,” ungkapnya.
Selain itu, Didik juga menyoroti minimnya terobosan dalam upaya meramaikan Pasar Batu serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang saat ini semakin penting di tengah penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
“Sekarang ini dituntut meningkatkan PAD, tapi yang terjadi masih stagnan. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Dari sisi perencanaan, Didik mengungkapkan masih adanya sejumlah proyek pembangunan yang hingga awal Februari belum terlaksana, seperti pembangunan SD Negeri Temas 1, SD Sisir 1, dan SMP Negeri 4, hingga fasilitas umum seperti trotoar.
“Ini menunjukkan perencanaan belum matang. Banyak pembangunan yang tidak berjalan sesuai jadwal,” ujarnya.
Didik menyebut, kemarahan wali kota di forum RKPD juga dipicu oleh rendahnya capaian realisasi program tahun 2026 yang baru mencapai sekitar 36 persen, padahal penjabaran visi-misi wali kota telah dibahas sejak awal masa perencanaan.
“Kita sudah pernah membahas penjabaran visi-misi itu. Bahkan kami sarankan ada target waktu, target anggaran, dan indikator yang jelas. Kalau tidak ada perubahan signifikan, jangan berharap visi-misi bisa terwujud,” tegasnya.
Ia juga memperkirakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kota Batu masih berada di atas Rp110 miliar, jauh dari target ideal Rp70–90 miliar, yang menunjukkan rendahnya efektivitas pelaksanaan program.
Terkait manajemen aparatur, Didik mendorong wali kota agar tegas dalam promosi dan mutasi jabatan.
“Promosi dan mutasi jangan karena kedekatan atau balas budi. Harus karena kinerja dan kemampuan,” ujarnya.
Ia menyoroti adanya ASN senior yang memiliki potensi namun kurang mendapat ruang, sementara ASN yang lebih muda telah menduduki jabatan strategis.
“Tidak semuanya jelek, ada juga yang bagus. Tapi ini perlu evaluasi,” imbuhnya.
Didik juga mengusulkan evaluasi kinerja SKPD dilakukan secara rutin, baik tiga bulanan, empat bulanan, maupun enam bulanan.
“Kalau tidak mampu melaksanakan tugas yang merupakan penjabaran visi-misi wali kota, ya dimutasi saja sesuai kemampuan,” katanya.
Selain itu, ia menyinggung menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) di kawasan lingkar utara Alun-Alun Batu yang dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan.
“Harusnya dijaga secara rutin, bukan dibiarkan,” ujarnya.
Di sektor pariwisata, Didik kembali mendorong inovasi, mulai dari menampilkan kalender pariwisata Kota Batu di hotel-hotel, penggunaan produk pertanian lokal untuk mendukung petani, hingga mendorong dinas agar tidak berperan sebagai event organizer (EO).
“Libatkan pihak ketiga agar wisatawan masuk ke Kota Batu. Jangan dinas menjadi EO,” tegasnya.
Ia menegaskan, ketegasan wali kota harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh.
“Kemarahan itu wajar. Tinggal sekarang, apakah setelah itu ada perubahan sikap dan kinerja atau tidak. Itu yang harus benar-benar dievaluasi,” pungkas Didik. ( Eno )
