Menteri ATR/BPN Serahkan 254 Sertipikat Aset di Sulsel, Pangkep Jadi Penerima Terbanyak
Makassar | Serulingmedia.com- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam percepatan sertipikasi aset milik negara. Dalam kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025), Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyerahkan 254 sertipikat aset kepada sejumlah kepala daerah.
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi daerah dengan jumlah penerimaan terbanyak, yakni 208 sertipikat aset.
Wakil Bupati Pangkep, Abd Rahman Assegaf, mengapresiasi langkah progresif Kementerian ATR/BPN yang dinilainya telah mengubah persepsi masyarakat mengenai layanan pertanahan.
“Saya sangat berterima kasih kepada ATR/BPN, kepada Pak Menteri dan jajaran di Pangkep. Ini menjadi semangat baru bagi masyarakat kami karena ternyata ATR/BPN sekarang tidak seperti dulu. Paradigmanya berubah, meskipun wilayah kami berat, tetap dilakukan akselerasi agar masyarakat tenang karena lahannya sudah bersertipikat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Pangkep yang terdiri dari wilayah pegunungan, kepulauan, dan daratan kerap menjadi tantangan dalam proses sertipikasi. Namun sinergi kuat antara Pemkab dan BPN Pangkep membuat program ini berjalan lebih lancar.
“Wilayah kami cukup menantang. Tapi dengan sinergi yang kuat, program sertipikasi bisa berjalan dengan baik. Ini patut diapresiasi,” imbuhnya.
Abd Rahman juga menekankan bahwa sertipikasi aset negara merupakan langkah strategis dalam memperkuat neraca keuangan daerah.
“Sertipikat ini sangat penting karena aset milik negara di Pangkep masih banyak yang belum tersertipikat. Padahal aset itu bagian dari kekuatan finansial pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kepastian hukum pertanahan serta mendorong pemerataan ekonomi.
“Sinergi ini adalah kata kunci keberhasilan dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan Bapak Menteri hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan mencari solusi bersama atas persoalan di lapangan,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Sulsel, lanjutnya, berkomitmen mendukung penuh kebijakan ATR/BPN.
“Kami berharap lahir rekomendasi dan kebijakan yang memperkuat pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pertanahan dan tata ruang. Terima kasih atas kunjungan Bapak Menteri, semoga membawa solusi bagi persoalan di Sulawesi Selatan,” tambahnya.
Penyerahan sertipikat ini digelar dalam rangkaian Rapat Koordinasi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dengan kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Hadir pula Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian, serta Kepala Kanwil BPN Sulsel Dony Erwan beserta jajaran.( Eno).
