Warung Bromo Sudartik, BPN Batu Beri Waktu 7 Hari untuk Penataan Batas, SHM Terancam Diusulkan Batal
Batu | Serulingmedia.com – Kantor Pertanahan (BPN) Kota Batu memberikan waktu tujuh hari kalender kepada pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa terkait Warung Nasi Goreng Bromo milik Sudartik di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu.
Pemegang hak diminta memberikan jawaban tertulis mengenai kesediaan melakukan perbaikan atau penataan batas tanah dengan mengeluarkan bagian yang terindikasi sebagai fasilitas umum (fasum).
Langkah tersebut menjadi bagian dari Gelar Awal Penanganan Permasalahan Sertipikat Hak Milik di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Batu setelah upaya penyelesaian melalui kesepakatan tidak tercapai.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu, Ary Wahyudi, mengatakan, pemegang hak diberikan kesempatan paling lama tujuh hari kalender untuk menyampaikan jawaban tertulis terkait rencana penataan batas.
“Kita memberikan waktu paling lama tujuh hari kalender untuk memberikan jawaban kesediaan dilakukan perbaikan atau penataan batas,” ungkap Ary Wahyudi, Kamis ( 12/11/2026).
Ia menegaskan, apabila hingga Selasa mendatang tidak ada jawaban tertulis, BPN akan melanjutkan proses penanganan sesuai tahapan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
“Jika Selasa depan tidak memberikan jawaban secara tertulis, proses akan kami lanjutkan sesuai tahapan dalam Permen 21 Tahun 2020. Selanjutnya, kami akan mengusulkan proses pembatalannya,” tegasnya.
Gelar awal dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu dan dihadiri seluruh kepala seksi serta kuasa hukum pemegang hak, Hadi Santoso, S.H., bersama rekan-rekannya.
Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran umum mengenai permasalahan, mengkaji bukti dan keterangan, membahas rencana langkah penanganan, serta memberikan kesempatan kepada pemegang hak untuk menyampaikan tanggapan terhadap rencana penanganan sebelum memasuki tahapan selanjutnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah indikasi keberadaan fasilitas umum di dalam bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Karena itu, BPN membuka ruang penyelesaian melalui penataan batas dengan mengeluarkan objek sengketa dari bidang SHM.
Apabila kesempatan tujuh hari tersebut tidak direspons secara tertulis, proses penanganan akan dilanjutkan, termasuk usulan pembatalan SHM secara keseluruhan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui gelar awal ini, Kantor Pertanahan Kota Batu berharap penyelesaian persoalan tanah di Kelurahan Sisir dapat dilakukan secara cermat, objektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.( Eno).
