Audiensi Ketiga ke BAF Malang, Passer Wong Bodho Desak Kejelasan Penarikan Mitsubishi Xpander
Malang I Serulingmedia.com – Persoalan penarikan satu unit mobil Mitsubishi Xpander bernomor polisi B 2134 KZO yang diduga dilakukan secara sepihak oleh petugas penagihan (debt collector) kembali mencuat. Dalam audiensi ketiga dengan pihak BAF Finance di Malang, Kamis (12/11/2026), perwakilan Passer Wong Bodho bersama Madas Sedara meminta kejelasan prosedur penarikan kendaraan sekaligus mendesak perusahaan memberikan penyelesaian.
Audiensi tersebut dilakukan untuk mempertanyakan dasar hukum penarikan kendaraan, kewenangan petugas lapangan, serta dugaan keterlibatan pihak ketiga, yakni PT Kawitan Putra Sejahtera, yang disebut berkaitan dengan aktivitas penagihan BAF Finance.
Perwakilan Passer Wong Bodho yang hadir di antaranya H. Rosit, Kang Duro, Hasan, dan Gito, SH. Sementara dari Madas Sedara diwakili H. Salim.
Mereka meminta BAF memberikan penjelasan terbuka mengenai identitas petugas yang melakukan penarikan, surat tugas, dasar penugasan pihak ketiga, serta dokumen yang menjadi landasan pengambilan kendaraan tersebut.
Ketua Passer Wong Bodho, H. Rosit, mengatakan audiensi ketiga ini diharapkan menghasilkan kejelasan dan penyelesaian konkret atas persoalan yang dialami pihak debitur.
“Kami berharap aparat penegak hukum (APH), khususnya di Kota Malang, menjalankan tugasnya apabila ditemukan tindakan petugas penagihan di lapangan yang melanggar hukum. Kami juga meminta pihak BAF mengembalikan kendaraan yang ditarik kemarin,” ujar Rosit.
Menurutnya, apabila belum ada titik temu, Passer Wong Bodho bersama Madas Sedara akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.
Penarikan Kendaraan Harus Sesuai Prosedur Hukum
Dalam ketentuan hukum, perusahaan pembiayaan memang memiliki hak melakukan penagihan terhadap debitur. Namun, pelaksanaan penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 mengatur batasan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan kendaraan secara sukarela, eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk melalui pengadilan.
Karena itu, dugaan penarikan mobil Mitsubishi Xpander tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan apakah prosedurnya telah sesuai ketentuan atau terdapat tindakan petugas yang melampaui kewenangan.
BAF Diminta Berikan Klarifikasi
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap tindakan petugas penagihan maupun pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingannya.
BAF diharapkan memberikan klarifikasi mengenai benar atau tidaknya keterlibatan PT Kawitan Putra Sejahtera, ruang lingkup kewenangannya, serta standar operasional prosedur yang diterapkan dalam penagihan dan penarikan kendaraan.
Di sisi lain, kewajiban debitur untuk menyelesaikan pembayaran pembiayaan tetap harus dihormati sesuai perjanjian. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang sesuai prosedur.
Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak manajemen BAF maupun PT Kawitan Putra Sejahtera mengenai dugaan penarikan kendaraan tersebut.
Redaksi Serulingmedia.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada BAF Finance, PT Kawitan Putra Sejahtera, serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini guna memenuhi prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik. ( Eno)
