Prof Dr H La Ode Husen Soroti Kejanggalan Surat Pengunduran Diri Wakil Presiden, Diduga Tidak Autentik
Mekah | Serulingmedia.com – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum., menilai dokumen yang disebut sebagai surat pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia perlu dicermati secara kritis dari perspektif hukum tata negara.
Menurut La Ode Husen, penilaian terhadap dokumen tersebut harus mencakup aspek konstitusional, substansi, serta prosedur dan tata naskah dinas.
Hal ini penting untuk memastikan keabsahan dokumen kenegaraan sekaligus menghindari berkembangnya informasi yang belum terverifikasi.
Dari aspek konstitusional, ia menjelaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme apabila Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatan.
Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Dalam mekanismenya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
La Ode Husen juga mengaitkan persoalan tersebut dengan teori jenjang norma hukum atau Stufenbaulehre yang dikembangkan Hans Kelsen.
Dalam perspektif ini, setiap tindakan ketatanegaraan harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.
Soroti Kejanggalan Administratif
Selain aspek konstitusional, La Ode Husen menyoroti sejumlah kejanggalan dalam format dokumen yang beredar.
Salah satunya adalah penulisan tanggal surat yang dinilai tidak definitif. Bagian tanggal yang hanya mencantumkan bulan dan tahun, tanpa tanggal yang jelas atau menggunakan penulisan tidak lazim, menimbulkan pertanyaan mengenai standar administrasi dokumen kenegaraan.
Ia juga menyoroti format tanda tangan dan pencantuman identitas penandatangan yang dinilai perlu diperiksa kesesuaiannya dengan tata naskah dinas resmi lembaga negara.
Menurutnya, surat yang menyangkut jabatan setingkat Wakil Presiden seharusnya memenuhi standar formalitas administrasi negara, sehingga keaslian dan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.
Implikasi Ketatanegaraan dan Stabilitas Pemerintahan
Lebih jauh, La Ode Husen mengingatkan bahwa persoalan pengunduran diri Wakil Presiden tidak semata-mata menyangkut administrasi, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap stabilitas politik dan keberlangsungan pemerintahan.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.
Menurutnya, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, negara harus segera menjalankan mekanisme konstitusional agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
La Ode Husen juga menekankan pentingnya memastikan bahwa keputusan pengunduran diri benar-benar merupakan kehendak pribadi tanpa tekanan pihak lain.
Aspek tersebut penting untuk menjaga legitimasi moral, politik, dan konstitusional di hadapan masyarakat.
Diduga Tidak Autentik, Perlu Verifikasi
Berdasarkan analisis terhadap aspek formal dan administratif, La Ode Husen menyimpulkan bahwa dokumen yang beredar memperlihatkan sejumlah kejanggalan yang patut dipertanyakan.
Karena itu, dokumen tersebut tidak dapat langsung dinyatakan sebagai surat resmi pengunduran diri Wakil Presiden sebelum dilakukan verifikasi terhadap sumber, keaslian tanda tangan, tanggal penerbitan, serta prosedur penyampaiannya kepada lembaga negara yang berwenang.
Ia menilai kehati-hatian diperlukan agar masyarakat tidak terjebak pada informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Dengan demikian, dokumen tersebut patut diduga tidak autentik atau bersifat spekulatif apabila tidak didukung bukti dan konfirmasi resmi.
La Ode Husen menegaskan bahwa setiap persoalan yang menyangkut jabatan kenegaraan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, kepastian hukum, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.( Yahya Patta/Buang supeno).
