ATR/BPN Siapkan Pembatalan HGU 11 Perusahaan Terlibat Karhutla, Tiga Klaster Terancam Dicabut Total
Jakarta I Serulingmedia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban tersebut mencakup rekomendasi pembatalan seluruh atau sebagian HGU, pengambilalihan lahan oleh negara, hingga penolakan penerbitan HGU baru.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pengelompokan dilakukan berdasarkan luas lahan terbakar, riwayat kebakaran berulang, kesiapan sarana dan prasarana pencegahan karhutla, kepatuhan terhadap kewajiban pemegang hak, serta status perizinan perusahaan.
“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” kata Nusron dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pada klaster pertama, ATR/BPN merekomendasikan pembatalan seluruh HGU tiga perusahaan, yakni PT NMIB seluas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Rekomendasi tersebut didasarkan pada luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, kebakaran berulang, tidak memadainya sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta ketidakpatuhan terhadap persyaratan dalam surat keputusan pemberian hak.
Klaster kedua menyasar PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 sehingga tanahnya dipastikan diambil alih negara.
Sementara itu, pada klaster ketiga, ATR/BPN tidak akan menerbitkan HGU bagi tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
Pemerintah juga merekomendasikan evaluasi terhadap IUP ketiga perusahaan tersebut dengan melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Menurut Nusron, selain terjadi kebakaran berulang dan ketidaksesuaian sarana pencegahan kebakaran, perusahaan-perusahaan tersebut belum aktif menjalankan kegiatan perkebunan meskipun telah memiliki izin usaha.
Klaster keempat mencakup PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510 hektare. Perusahaan ini direkomendasikan mengalami pembatalan sebagian HGU karena luas lahan terbakar kurang dari 50 persen.
Adapun klaster kelima meliputi PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ketiga perusahaan tersebut masih menjalani pendalaman untuk menentukan apakah pembatalan HGU dilakukan seluruhnya atau sebagian.
Nusron mengatakan, tim ATR/BPN masih melakukan inspeksi fisik dan pengukuran lapangan terhadap tiga perusahaan tersebut. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penetapan keputusan pembatalan HGU.
“Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkasnya.
Penertiban ini menjadi langkah pemerintah memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan perkebunan sekaligus menegaskan kewajiban pemegang hak dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan.
