Prof. La Ode Husen: Pengunduran Diri Wapres Tak Boleh Jadi Jalan Keluar dari Dugaan Pelanggaran Konstitusi
Mekah | Serulingmedia.com – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum., menilai pengunduran diri Wakil Presiden yang dibingkai sebagai langkah sukarela tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang mungkin menyertainya.
La Ode Husen, yang kini sedang melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci, mengingatkan bahwa pengunduran diri justru berpotensi menjadi jalan keluar politik yang nyaman apabila tidak disertai pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran konstitusi.
Ia mengibaratkan skenario pengunduran diri tersebut sebagai golden parachute atau parasut emas.
Istilah ini menggambarkan upaya seorang pejabat meninggalkan jabatannya dengan tetap menjaga citra politik sekaligus memperoleh hak dan fasilitas purnatugas.
Namun, dalam analisisnya, skenario tersebut dapat berubah apabila lembaga negara dan aparat penegak hukum menempatkan persoalan itu dalam kerangka pertanggungjawaban konstitusional dan hukum.
La Ode Husen menguraikan empat kemungkinan langkah hukum dan politik yang perlu dicermati.
Pertama, melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pengunduran diri Wakil Presiden tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai keputusan pribadi karena konstitusi mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional dengan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Karena itu, persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran konstitusi harus ditempatkan dalam mekanisme yang tepat, bukan sekadar diselesaikan melalui pengunduran diri.
Kedua, membuka jalur pidana apabila ditemukan bukti dugaan pemalsuan dokumen atau manipulasi persyaratan pencalonan.
Pembatalan dokumen secara administratif tidak otomatis menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi.
Proses hukum harus dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti serta ketentuan perundang-undangan.
Ketiga, menguji kemungkinan pertanggungjawaban keuangan negara melalui jalur hukum perdata atau mekanisme pengawasan keuangan negara.
Persoalan mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas jabatan tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai penerimaan yang tidak sah hanya karena muncul sengketa mengenai proses pencalonan.
Harus ada dasar hukum dan putusan yang membuktikan adanya kerugian negara serta pihak yang bertanggung jawab.
Keempat, kemungkinan pencabutan hak politik. Dalam sistem hukum Indonesia, pencabutan hak untuk dipilih dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, sanksi tersebut tidak dapat diberlakukan secara otomatis dan harus didasarkan pada putusan pengadilan.
Pengunduran diri bukan penghapus tanggung jawab
La Ode Husen menekankan, pengunduran diri seorang pejabat negara tidak semestinya dipandang sebagai akhir dari seluruh persoalan hukum yang muncul selama proses pencalonan maupun masa jabatannya.
Jika terdapat dugaan pelanggaran konstitusi atau tindak pidana, persoalan tersebut tetap harus diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Dalam perspektif hukum tata negara, jabatan publik bukan ruang perlindungan dari pertanggungjawaban. Sebaliknya, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tuntutan akuntabilitasnya.
Karena itu, pengunduran diri tidak boleh dijadikan instrumen untuk menghindari pemeriksaan hukum.
Negara harus memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses secara objektif, transparan, dan berdasarkan hukum.
Persoalan utamanya bukan sekadar bagaimana seorang pejabat meninggalkan jabatan, melainkan bagaimana konstitusi memastikan tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum.( Yahya Patta/Buang supeno)
