Menteri Nusron Beri Penghargaan kepada Polisi dan Jaksa atas Keberhasilan Berantas Mafia Tanah
Jakarta | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan penghargaan kepada jajaran kepolisian, kejaksaan, dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dari 25 provinsi atas sinergi dan keberhasilan dalam pencegahan serta penanganan tindak pidana pertanahan.
Penghargaan berupa piagam dan penyematan pin tersebut diberikan langsung oleh Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Nusron mengapresiasi kolaborasi kepolisian dan kejaksaan yang dinilai menjadi faktor penting keberhasilan pencapaian target operasi pemberantasan tindak pidana pertanahan.
“Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” tegas Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, pin penghargaan juga diberikan kepada sejumlah pejabat yang berkontribusi dalam pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan, yakni Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang, Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri, serta Kapolres Banggai Kombes Pol Henry Yulianto.
Selain itu, sebanyak 75 penerima penghargaan dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan BPN mendapatkan apresiasi atas prestasi penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.
Para penerima berasal dari 25 provinsi, mulai Aceh, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi hingga Maluku dan Maluku Utara.
Nusron menegaskan, keberhasilan menangani kejahatan pertanahan harus diikuti penguatan koordinasi lintas lembaga.
Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui keterlibatan seluruh jajaran, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga tingkat bawah.
“Intensitas kegiatan ini harus lebih ditingkatkan. Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat bawah, sehingga kita bisa bahu-membahu melakukan pencegahan sejak dini,” ujarnya.
Ia berharap penguatan kerja sama tersebut mampu meningkatkan deteksi dini terhadap potensi kejahatan pertanahan sekaligus mempercepat penyelesaian perkara.
Rakor 2026 tersebut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer yang mewakili Jaksa Agung, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Brigjen Pol. Suhirman yang mewakili Kapolri. Hadir pula sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Melalui sinergi kepolisian, kejaksaan, dan ATR/BPN, pemerintah berharap upaya pemberantasan mafia tanah semakin efektif serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. (Sar)
