Nusron Wahid Tegas! 11 Korporasi Terindikasi Bakar Hutan, HGU Terancam Dicabut
Jakarta | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan korporasi mengabaikan kewajiban pengelolaan lahan hingga memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sebanyak 11 korporasi kini masuk penanganan serius, dengan rekomendasi sanksi mulai pencabutan seluruh atau sebagian Hak Guna Usaha (HGU) hingga penghentian perpanjangan hak.
Langkah tegas tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terhadap perusahaan yang terindikasi terlibat pembakaran hutan dan lahan.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan pemegang HGU mematuhi ketentuan hukum, menjaga kondisi lahan, serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan areal perkebunannya.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil analisis ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut diklasifikasikan dalam lima kelompok. Bentuk penertiban disesuaikan dengan hasil pemeriksaan, kondisi lahan, kepatuhan terhadap ketentuan pemberian hak, serta kelengkapan sarana dan prasarana perusahaan.
Empat HGU Direkomendasikan Dicabut Seluruhnya
Kelompok pertama mencakup HGU yang direkomendasikan untuk dicabut seluruhnya. Kebijakan ini menyasar PT MIB dengan luas HGU 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Selanjutnya, PT RKA dengan HGU seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, serta PT SKM yang memiliki dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pertimbangan pencabutan meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Kelompok kedua adalah HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini diterapkan terhadap eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Hak perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 dan tidak akan diberikan perpanjangan.
Pertimbangannya meliputi ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.
Tiga Perusahaan Tidak Akan Diberi HGU
Pada kelompok ketiga, ATR/BPN memutuskan tidak memberikan HGU kepada tiga perusahaan yang haknya belum terbit.
Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.
Sementara itu, kelompok keempat menyangkut pencabutan sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki luas 1.510,2639 hektare.
Pencabutan sebagian dipertimbangkan karena lahan yang terbakar tidak lebih dari 50 persen, tetapi ditemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Tiga Korporasi Masih Didalami
Adapun kelompok kelima mencakup tiga perusahaan yang pencabutan sebagian atau seluruh HGU-nya masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
Ketiganya meliputi PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan luas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan luas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data sebagai dasar penentuan keputusan administratif, termasuk kemungkinan pencabutan HGU secara sebagian maupun keseluruhan.
Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Proses penertiban dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian.
Nusron menyatakan, proses evaluasi terhadap perusahaan tersebut telah memasuki tahap akhir sebelum keputusan administratif diterbitkan.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri para kepala badan, wakil menteri, dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih.
Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Penertiban ini menegaskan komitmen pemerintah memperketat pengawasan terhadap pemegang HGU.
Korporasi yang terbukti melanggar ketentuan tidak hanya menghadapi evaluasi perizinan, tetapi juga berpotensi kehilangan hak atas tanah yang dikuasainya. (Sar)
